Diduga Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan Amankan Korupsi Cikeas Karena Ada Kepentingan Kelompok Tertentu?

0
473

Jakarta, NAWACITAPOST– Pengamat dari Yp Institute for Fiscal and Monetary policy Dr. Yuyun Pirngadi menilai bahwa sulitnya terbongkar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan keluarga Cikeas disebabkan karena adanya peran oknum penyidik KPK yang menjadi dari bagian kepentingan kelompok tertentu untuk selamatkan kasus korupsi besar tersebut.

Yuyun mengatakan, bahwa ada dugaan keterlibatan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk menyelematkan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Presiden RI ke -6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Yuyun mengaku, kasus besar yang terjadi pada era kepemimpinan SBY yakni, kasus dugaan korupsi Bank Century, kasus korupsi proyek Hambalang yang hingga kini belum dibongkar merupakan hal yang patut diperhatikan.

“Kalau saya menduga ada peran mantan penyidik KPK Novel Baswedan dalam menyelamatkan kasus-kasus korupsi besar keluarga Cikeas yang sampai saat ini belum terbongkar siapa saja yang terlibat selain para terdakwa yang saat ini masih menjalani hukuman,” kata Yuyun kepada Nawacitapost.com, Rabu (8/9/2021).

Bahkan dia menduga banyak kasus-kasus besar di KPK yang tidak terungkap karena adanya pihak oknum penyidik KPK, seperti Novel Baswedan ikut membantu untuk menutupi agar kasus korupsi besar yang melibatkan keluarga Cikeas itu tidak terbongkar.

 

Dugaan adanya peran SBY di Kasus Bank Century

Mega Skandal Century yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini dituntut keadilan oleh Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan masyarakat lainnya.

 

Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat dulu dikaitkan dengan Century. SBY diduga terlibat dalam Mega Skandal Century. Setya Novanto yang berstatus terpidana mengaku memiliki bukti kuat untuk membantu penyidik KPK membongkar kasus Bank Century. Yang mana terjadi di zaman kepemimpinan SBY sebagai Presiden. Bahkan kabarnya ada yang memiliki bukti akurat dan siap untuk membongkar jika diperlukan oleh KPK.

 

Menurut Setya Novanto, ada sejumlah nama yang memiliki peran dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Yang mana berlanjut dengan pengucuran dana talangan untuk bank tersebut. Namun dia hanya menyebutkan dua nama di masa itu.

 

“Itu memang ada. Dipisahkan antara kebijakan yang hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu, uang itu dikeluarkan. Nah itu kuncinya disitu. Bukti saya sangat akurat. Belum bisa disampaikan di sini, nanti saya ungkap semuanya. Jadi kalau KPK memerlukan bantuan, saya sudah siap untuk membongkar kasus Bank Century. Siapa yang terlibat, hampir semua orangnya ada kok. Kasus ini kan uratnya sudah kelihatan,” ungkapnya pada (14/9/2018).

Lalu Mantan Anggota Tim Pengawas Century, Muhammad Misbakhun menyebut mantan Presiden SBY sebagai dalang dalam skandal bail out Bank Century. Dia mengaku memiliki cukup bukti untuk menyebut SBY terlibat dalam kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

“Kalau ditarik mundur, konstruksinya ketemu. Dalangnya bukan dalang wayang, Pak SBY adalah dalangnya kasus Century. Intinya bahwa Sri Mulyani sudah melaporkan segala hal tentang pengambilan keputusan Bank Century. Artinya keputusan dibuat atas dasar pemakluman presiden, dan itu jelas walaupun SBY tetap menyangkal,” ujarnya pada (19/8/2015). Hal ini disuguhkannya dalam bentuk buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melayangkan gugatan praperadilan atas lima kasus yang ditangani KPK. Pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada (5/4/2021). Gugatan tersebut dilayangkan lantaran penanganan kelima kasus tersebut dinilai mangkrak. Adapun salah satu diantaranya yakni Bank Century.

Gugatan praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37. Yang mana dari sebelumnya angka 40 pada tahun 2019.

Kasus Korupsi Proyek Hambalang Rp 2,5 Triliun Diduga Melibatkan Ibas Yudhoyono

Dikutip dari berbagai sumber bahwa proyek Hambalang, atau dikenal dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) mulai dibangun pada 2010 lalu. PT Adhi Karya menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek.

Namun saat mulai dicanangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) , proyek yang menyedot anggaran Rp 2,5 triliun itu digadang-gadangkan bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional.Tetapi tidak sampai satu tahun pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak dalam proses pembangunannya.

Banyak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang tersebut, diantaranya mantan Menpora Andi Mallaranggeng, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya (Persero), Teuku Bagus Mukhamad Noor, sampai eks Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Namun, kembali muncul bahwa ada dugaan anak bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Ibas Yudhoyono ikut terlibat dalam kasus korupsi Hambalang itu.

Pegiat media sosial , Alifurrahman menyinggung bahwa dalam kasus korupsi Hambalang, semua elite Partai Demokrat terbukti terlibat dan masuk penjara.

Karena itu, kata dia Anas Urbaningrum, sebagai Ketum Demokrat, Nazaruddin Bendahara Umum, Wakil Sekjen Angelina Sondakh.

“Cuma ada satu orang saksi yang tidak masuk penjara sampai sekarang dan masih aman, dan sakti ya itu Sekjen Partai Demokrat, Ibas,” ucapnya.

Tidak masuk akal jika semua petinggi Demokrat dari Ketum, hingga Wasekjend masuk penjara. Kenapa Sekjend tidak masuk .

Bahkan, kata dia pengakuan Yulianis bahwa Ibas menerima Uang.
“Semua pengakuannya, semua sepakat itu, tapi kenapa Ibas masih aman-aman saja sampai sekarang. Tidak dipanggil, tidak dipenjara sampai saat ini, ” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam audit BPK total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp 706 miliar Jumlah itu didapat dari hasil audit invstigasi BPK pada periode 2012-2013.
Jumlah itu adalah angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi, yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan SBY.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga Rp 524 miliar. Laporan ini itu telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti.