Jakarta, NAWACITAPOST – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam sambutannya mengingatkan untuk agenda prioritas anti korupsi, capaian skor IPK Indonesia tahun 2020 menurun terkait erat dengan kondisi buruknya pengajuan perijinan, pelayanan publik yang harus dipenuhi salah satunya terkait kepastian akses terhadap lahan. Harus diperbaiki agar kebijakan menjadi semakin akuntabel, transparan dan partisipatif untuk meminimalisir praktik korupsi.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dengan 251 kasus kehutanan, 32 kasus TNI/Polri, 349 kasus perkebunan swasta, 357 kasus aset BUMN, 54 kasus infrastruktur, 21 kasus Transmigrasi, 229 kasus PTPN, 128 kasus perhutani dan 127 kasus lainnya.
Permasalahan yang menjadi fokus adalah penetapan PKH, rencana detil tata ruang yang menjadi indikator dari berbagai prioritas pembangunan. Fokus Pemerintah adalah pada konflik Agraria.
Sebagai tindak lanjutan, kementerian lembaga terkait berkolaborasi dengan CSO KPA, SPI, Gema PS, BRWA untuk fokus menyelesaikan 137 konflik pada tahun ini. Dimana 105 lokus berada di Kawasan hutan dan 32 lokus ada di non kawasan hutan.
“Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana,” ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu (28/07/2021).
Moeldoko menjelaskan pada November hingga Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan 4 kali rapat internal untuk mendorong penyelesaian konflik agraria.
