Jakarta, NAWACITAPOST- Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko Saiful Huda Ems mengatakan sebaiknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memikirkan  kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY) dalam memimpin Demokrat yang tidak lama lagi akan hengkang dari Demokrat karena dirinya yakin kubu Moeldoko akan menang, ketimbang  melakukan serangan terhadap Pemerintah Jokowi.

Tak hanya itu, dia juga menyindir soal dugaan keterlibatan putra kedua SBY, Ibas terkait proyek Pusat Pendidikan dam Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Saiful meminta KPK untuk memeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibas terkait proyek Hambalang.

Untuk diketahui, proyek Hambalang itu telah merugikan negara sebesar 463,66 milar rupiah periode 2010-2011 total loss dari nilai kontrak 1,2 triliun.

Saiful juga mengungkapkan sejatinya jiwa-jiwa kesatria dan sama-sama berintegritas itu, dua pejabat yang sama-sama berdiri tegak di hadapan supremasi Hukum, bukan jiwa pecundang yan berdiri tegak di hadapan kepentingan Imperium Kapitalis Amerika dan jadi Presiden dua periode lalu meninggalkan banyak masalah sosial, politik, dan berbagai proyek mangkrak yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

“Tuh Candi Hambalang saksinya dan untuk Ibas siap-siap saja dipanggil KPK atas berbagai kasusnya di masa lalu, tambah panik lagi, ” kata Saiful beberapa waktu lalu.

Kepanikan SBY Melawan Kemenangan Moeldoko  Dalam Memimpin Demokrat

Baru-baru ini keluarga Cikeas terus melakukan manuver politiknya terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amien terkait penanganan Covid-19.

Namun dibalik itu,  banyak pihak yang menilai bahwa  keluarga Cikeas,yakni, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti (AHY) , dan Ibas Yudhoyono tengah menghadapi kepanikan terhadap gugatan Demokrat hasil KLB Deli Serdang yang diketuai Moeldoko.

 

Banyak yang menilai bahwa duo saudara Cikeas itu juga hanya memberi sensasi untuk kepentingan politiknya.  Termasuk SBY yang terus menerus kritisi kebijakan Jokowi terkait penangangan kasus Covid-19.

Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri saat ini tengah berada dalam proses pengadilan, sehingga ada kemungkinan Demokrat kepemimpinan AHY dapat kalah di Pengadilan dan diputuskan di Kemenkumham.

Bahkan, kubu Demokrat Moeldoko mempertanyakan sikap AHY yang tidak hadir dalam persidangan  mediasi di Pengadilan, dengan kubu Demokrat KLB deli Serdang. Padahal AHY selaku pihak penggugat.

Beberapa pihak juga ikut mengomentari Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY)  kembali mengeluarkan kritik pedas terhadap pemerintah.

SBY menyampaikan kepemimpinan Presiden Jokowi agar tidak anti kritik, dan Luhut Binsar Pandjaitan supaya jangan ada ancaman saat memimpin PPKM darurat.

“Pak SBY ini sudah cukup lah,  main-main politik-politiknya. Publik sudah muak karena ucapan beliau haus akan kekuasaan, ” kata Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri You Tibe Kanal Anak Bangsa,  dikutip,  beberapa waktu lalu.

Rudi menyebutkan ucapan atau kritik yang dilontarkan SBY kepada pemerintahan Presiden Jokowi kerap menyinggung kedudukan.

Rudi menyarankan SBY agar mundur dari kepemilikan Partai Demokrat.Sebab, kata dia, Partai Demokrat biarkan berjalan sesuai dengan namanya.

“Gantian saya mengkritik, SBY lepaskan Demokrat itu dulu,  jangan menjadikan partai sebagai ‘perusahaan’ keluarga,” jelasnya.

Anas Urbaningrum Bebas Tahun 2022 Cikeas Cemas

Bahkan kecemasan SBY akan terlihat saat mantan Ketum Partai Demokrat ,Anas Urbaningrum akan bebas dari Lapas Sukamiskin pada tahun 2022. Mantan Ketum Partai Demokrat Ini bebas enam tahun lebih awal setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dikabulkan.

Untuk diketahui, Anas mundur dari Partai Demokrat setelah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi proyek Hambalang

Mantan Politisi Demokrat Ferdinand Hutahean, Anas adalah sebagai korban dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang  diduga melibatkan Cikeas.

Ferdinand mengungkapkan, langkah Anas untuk membongkar kembali kasus proyek Hambalang bakal terjadi jika Anas merasa masih sakit hati karena telah dijadikan korban dalam kasus tersebut oleh pihak yang diduga keluarga Cikeas.

“Saya kira Anas Urbaningrum adalah korban, dimana dia hanya dijadikan korban dalam kasus proyek Hambalang, Tapi soal benarnya atau tidak semua ada di Anas yang bisa menajwabnya,” kata Ferdinand

Tak hanya itu, dugaan keterlibaan Ibas juga disebut  oleh salah satu pendiri Partai Demokrat Max Sopacua menyebut nama Edhie  Baskoro Yudhoyono (Ibas)  yang sampai saat ini belum terjerat proses hukum kasus korupsi Hambalang.

Max mengaku media selama ini tidak menyebutkan poin permulaan korupsi megaproyek Hambalang yang disampaikan Anas Urbaningrum,  mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjadi terpidana kasus korupsi Hambalang.

”Bagiannya tidak terlepas dimana Pak Anas sampaikan Pak Anas dapat berapa?,  Ibas dapat berapa?, ” kata Max dalam konfrensi pers di bukit Hambalang,  Citereup, Bogor,  Kamis (25/3).

 

Max mengaku bahwa orang-orang yang terlibat kasus itu telah menjalanin proses hukum. Yaitu,  mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh,  Andi Mallarangeng,  yang menjabat waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Bendahara Umum Partai Demokrat,  M. Nazaruddin sampai Anas.

Teman-teman kami di Demokrat sudah menjalanin hukumam semuanya ,” ujar Max.

Namun,  Max mempertanyakan Ibas  yang jelas disebut banyak saksi kasus korupsi Hambalang yang menyebutkan nama putra bungsu SBY tersebut.

“Ibas sendiri belum diraba. Ibas sudah disebutkan saksi berapa banyak?  Yulianis menyebutkan juga,  yang masuk penjara kan kita tahu siapa saja, ” kata Max.

Max menegaskan alasanya pihaknya menggelar konpers di Desa Hambalang,  tempat megaproyek yang ia sebut menjadi awal mula kehancuran Demokrat.

“Kita kembali ke Hambalang agar anda tahu Hambalang ini adalah starting point kami lagi,bukan untuk korupsi tapi untuk maju ke depan membela negara dalihnya, ” ucapnya.

 

Diketahui,  sebelumnya kawasan Kompleks Hambalang adalah proyek infrastruktur mangkrak di era Presiden keenam SBY,  yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kasus korupsi dilakukan sejumlah kader Demokrat termasuk Anas Urbaningrum.