PPKM dan PSBB, Serupa Tapi Tak Sama

0
154

Jakarta, NAWACITAPOST – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung hari ini (03/07) hingga 20 Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memegang alih aturan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Tak banyak yang tahu apa itu PPKM dan PSBB. Keduanya nampak serupa, namun ada perbedannya.

Luhut menjelaskan beda PPKM Darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“PSBB itu kan bottom-up (bawah ke atas) dari daerah itu setiap provinsi bisa mengajukan menjadi PSBB, nanti disahkan oleh Menteri Kesehatan. Tapi yang kali ini (PPKM Darurat) top-down (atas ke bawah),” kata Luhut dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (01/07).

Lanjutnya, PSBB memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kebijakan di wilayah mereka. Kepala daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan (Menkes). Dari situ, Menkes dapat memberikan penilaian, selanjutnya menyetujui atau menolak permohonan PSBB.

Sementara, pada PPKM Darurat, pemerintah pusat langsung menetapkan daerah-daerah yang wajib menetapkan kebijakan tersebut.

Sebagai informasi, PPKM Darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.