Kubu Moeldoko Tidak Lama Lagi Mengambil Alih Demokrat

0
207

Jakarta, NAWACITAPOST– Kesunyian Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berakhir. PAsalnya Partai Demokrat kubu Moeldoko siap memberika kejutan kepada Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk diketahui, PD kubu Moeldoko telah melakukan gugatan ke PTUN agar mendapatkan legalitas Partai berlambang Mercy itu dar tangan AHY.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, mengatakan bahwa PD kubu Moeldoko tidak main-main dalam melakukan gugatan terhadap legalitas PD dari tangan AHY. Bahkan pihaknya sudah melakukan persiapan matang sebelumnya.

“Kita sudah mendatangani dan memanggil para pakar hukum terbaik Indonesia,” kata dia, Senin (28/6/2021).

Menurutnya, hal itu adalah sebagai Langkah untuk dimintai pendapatnya satu persatu demi mendapatkan keputusan yang tepat dan akurat.

“Kami lakukan selain demi tegaknya kebenaran dan keadilan , serta HAM, dan demokrasi,” tegasnya dikutip dari Genpi.co, Senin (28/6/2021).

Selain itu, kata dia, tahapan yang sudah dilakukan pihanya telah berdampak positif bagi dunia berpolitikan di Indonesia. Bahkan untuk memberikan Pendidikan hukum yang baik bagi Tanah Air dan dunia

Ambil Alih Legalitas Partai Demokrat dari AHY
Sementara itu, Kuasa hukum Kubu Moeldoko Rusdiansyah secara resmi mendaftakan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan materi gugatan menegsahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumut pada 5 Maret 2021, yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketum dan Jhonni Aliean Marbun sebagai Sekjen Demokrat 2021-2025.

Sebagai kuasa hukum PD kubu Moeldoko, Rusdiansyah mengaku bahwa Langkah ini dilakukan hal ini agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan TUN ke PTUN Jakarta.

Masih kata dia, gugatan yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi NO.150/G/2021/PTUN.JKT,di mana yang menjadi tergugat adalah Menkumham selaku pejabat atau badan TUN.

Menurutnya, materi gugatan disebutkan beberapa alas an hukum mengapa KLB para pengurus Deli Serdang harus disahkan.

“Pertama KLB Demokrat konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabuoaten/Kota maupun Provinsi,” kata dia, Jumat (25/6).

Selanjutnya, yang kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga KLB adalah hasil desakan dari pendiri ,senior, dan pengurus PD di daerah-daerah.