Jakarta, NAWACITAPOST – Bicara tentang  organisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tak bisa dipisahkan dari sosok Sarman Simanjorang. Hati dan aksinya selalu terpaut dalam balutan UMKM. Bukan hanya sekedar wacana, apalagi isu yang disuarakan, lebih dari itu pertolongan kerap dilakukan Sarman kepad UMKM.  Mulai dari permodalan dan skema-skema  lain disampaikannya kepada berbagai pihak (pemerintah) dan yang punya kebijakan. Sebut saja, Kementrian (Koperasi dan UMKM,  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Bank dan pihak terkait yang punya kebijakan terhadap UMKM, Sarman menyampaikannya. Wajah dan suaranya kerap tampil diberbagai media massa dan pemberitaan. Salah satunya,  pada acara di TV swasta (TV One) berubrik Indonesia Business Forum, yang ditayangkan live jam 21.00,  Rabu (24/2/2021) dengan tajuk UMKM Makin Terjepit, Bagaimana Ekonomi Bangkit?  Dengan host, Brigita Manohara.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, “Kalau kita lihat, banyak UMKM terkait badai Covid ini, masih tutup.  Hal itu terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang masih rendah, serta permodalan yang menjadi masalah klasik.   Juga dengan pemberlakuan PSPB  tahun lalu (2020) yang mana 5 bulan belum boleh dilakukan kegiatan UMKM.  Maka, banyak UMKM yang modal usahanya dialihkan atau dijadikan untuk kegiatan rumah tangganya,  karena mereka (UMKM) tidak berusaha. Nah setelah 4 bulan kemudian, pemerintah melonggarkan kebijakan PSPB, artinya UMKM boleh buka, tapi mereka tidak punya modal lagi alias sudah habis modalnya,” tuturnya.

Selanjutnya  Sarman yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASi) menyatakan bahwa  yang berdampak dari badai Covid  ini adalah sektor perdagangan; eceran,  dan kuliner banyak yang tumbang. Maka dari itu, solusinya pemerintah harus fokus, kira-kira  bagaimana  menyelamatkan UMKM kita saat ini. Pertama untuk UMKM yang mampu  bertahan sampai badai covid ini berlalu, Kedua UMKM yang sudah tutup, harus dipastikan pasca Covid , harus bangkit, cepat berlari dan mampu mewarnai perekonomian  Indonesia. Karena apa? Sebab pengangguran yang tinggi disumbangkan dari UMKM juga,  sektor UMKM adalah pilar kebangkitan ekonomi Indonesia bergerak, tegasnya.

Dalam dialog di acara TV  itu,  Sarman memaparkan bahwa hampir 97 persen tenaga kerja kita disumbang oleh UMKM.  Walaupun tenaga kerjanya cuman 1 sampai 5 orang tapi jumlah UMKM ini besar. Ketika ada warteg, toko tutup dengan jumlah tenaga kerja yang hanya 5 orang, itu  sudah besar. Artinya kita berharap  pemerintah harus memiliki Grand Design, mau dibawa kemana UMKM kita baik saat ini maupun pasca covid -19?  Sehingga apa? Bahwa UMKM menjadi penopang ekonomi bangsa kita, itu sudah  menjadi kenyataan.

Kita harus punya Big Data. Sehingga bisa dipakai oleh semua Kementrian. Sarman menyebut  masih di acara Indonesia Business Forum, ada yang bilang UMKM  kita jumlahnya 64 juta, tapi hasil sensus ekonomi 2016  jumlahnya 26,6 juta. Jadi data mana yang dipakai, Sarman mempertanyakan dalam dialog tersebut kepada perwakilan Kementrian UMKM.

Ke depannya, big data itu bisa dijelaskan dengan by name by adress, bila perlu pemerintah mengadakan sensus UMKM. Sehingga kebijakannya  itu tepat sasaran. Karena satu sektor dengan sektor yang lain pasti berbeda, ada UMKM kita  butuh modal, dan  butuh akses pasar, ujar Sarman menjelaskan.

Terkait dengan permodalan yang di berikan dari Kementrian Koperasi dan UMKM kepada UMKM yang terdampak badai Covid -19, Sarman sangat senang, dan nanti bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi.  Dan, biasanya kata Sarman,  Kebijakan itu  berbeda dengan kenyataan yang ada. Contoh, tentang dispensasi  pengembalian pokok dan bunga, antara bank yang satu dengan yang lain bisa berbeda, di Bank ini bisa, sedangkan di Bank yang lain tidak bisa, ada yang mengatakan 6 bulan diberikan, lalu  ada yang mengatakan dispensasi awal tahun ini mereka harus dibayar sekaligus.

Berbagai kebijakan ini, mohon diperhatikan agar  benar  bisa dirasakan UMKM di tingkat bawah, bagaimanapun pasca  covid ini untuk UMKM harus dibuat skema khusus, jangan dibuat standar perbankan murni, serta harus ada jaminan laporan keuangan,  itu tidak akan mungkin bisa dipenuhi dan dilaksanakan UMKM, terutama usaha-usaha kecil dan menengah. Tapi perbankan bisa melihat dari kelaikan usahanya, kalau usahanya bagus, dan  pangsa pasarnya bagus, maka  itu jaminannya. Pemerintah harus hadir disitu supaya UMKM kecil menengah itu berkembang, skema murni sebagai syarat permodalan yang biasanya diterapkan Perbankan, sepertinya  tidak akan mampu dpenuhi UMKM yang sudah terseok dan sulit bergerak ini,  pungkas Sarman.