Viralnya Wajib Jilbab Non Muslim Di SMK N 2 Padang, DPP HIMNI : Akan Kirim Surat Resmi ke Menteri P dan K serta Menteri Agama RI

0
688
Di Sekolah ini Siswi Non Muslim Diharuskan Pakai Jilbab

Jakarta., NAWACITAPOST – Peraturan siswi non muslim di SMK Negeri 2 Padang diwajibkan memakai jilbab. Sudah sesuai peraturan dari Kepala Sekolah. Begitu ujar Guru SMK N tersebut kepada orang tua siswi non muslim asal Nias.

Baca Juga : Viralnya Wajib Jilbab Non Muslim Di SMK N Padang, Ade Armando Sudah Ingatkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Jauh Sebelumnya

Tak merasa itu sesuai kebijakan dari peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, orang tua siswi tersebut mempertanyakan kepada guru bidang kesiswaan
Pasalnya, sekolah megeri bukanlah sekolah swasta yang memang bisa saja mengeluarkan aturan tersendiri khusus di sekolah tersebut.

Seperti dilansir sintesaNews.com, Jumat 22 Januari 2021, ternyata biang kerok dari pemaksaan siswi non-muslim mengenakan jilbab di sekolah negeri berasal dari 16 tahun lalu saat Walikota Padang dijabat oleh Fauzi Bahar, tahun 2005. Sayangnya pemerintah pusat di jaman tersebut tak pernah mengurusi masalah pemaksaan yang membahayakan hubungan antar umat beragama ini. Padahal sejak itu muncul terus suara-suara protes orang tua siswi yang non-muslim dipaksa untuk menggunakan jilbab di sekolah.

Kemarin (22 Januari 2021) muncul lagi persoalan ini setelah ada orang tua siswi non-muslim merekam pembicaraannya dengan guru di bidang kesiswaan SMKN 2 Kota Padang.
Sementara itu Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumbar Edison Hulu akan mengambil sikap tegas untuk mempertanyakan masalah ini ke Dinas Pendidikan Sumbar yang membawahi SMA dan SMK tentang peraturan kewajiban memakai Jilbab bagi siswa non Islam ini adalah pelanggaran HAM dari Iman seseorang.

Mohon dukungan dari DPP HIMNI karena dari Intel Polda Sumbar sudah meminta penjelasan kepada kami, tutur Edison dalam kiriman whatsApp ke Sejken DPP HIMNI.

Langkah tegas DPD HIMNI Sumbar tersebut mendapat dukungan penuh dari DPP HIMNI. Bahkan Sekjen DPP HIMNI Otoli Zebua kepada nawacitapost dalam pesan WhatsAppnya, Jumat (22/1/2021) malam, menyatakan bahwa di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila tidak dibenarkan memaksa orang lain mematuhi aturan agama tertentu termasuk memaksa siswa non muslim memakai baju jilbab yang merupakan pakaian salah satu agama tertentu, tandasnya.

Untuk itu, DPP HIMNI akan mengirim surat resmi kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P & K ) RI Pak Nadiem serta Menteri Agama RI Pak Gus Yaqut, Senin (25/1/2021) pagi surat resmi dari DPP HIMNI akan kami kirim dengan lampirannnya, tegas Otoli dengan emoji kedua tangan menyatu.