Menteri BUMN : Kita Mampu Produksi Vaksin Sendiri Didalam Negeri, Jangan Bergantung kepada Vaksin Impor

0
736

Jakarta, NAWACITAPOST- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menilai produksi vaksin Merah Putih yang masih diteliti saat ini dapat menjadi pengubah situasi alias game changer di saat pandemi Covid-19.

Erick menyebutkan. Bahwa Vaksin buatan dalam negari bisa jadi momentum dari ketergantungan kepada vaksin impor, menjadi tidak tergantung karena mampu produksi vaksin sendiri di dalam negeri.

“Kemarin, Menkes sudah datang ke Bio Farma dan kita laporkan kita tidak mau tergantung terus vaksin impor jadi vaksin Merah Putih pun kita adakan dan masih perlu waktu,” kata Erick Thohir dilansir dari Antara, Sabtu (9/1/2021).

“Hari ini bersama KPK dan Menkes akan pantau vaksin Merah Putih bersama agar menjadi ‘game changer’ bangsa kita tidak tergantung vaksin luar negeri saja,” lanjut Erick.

Indonesia membentuk konsorsium yang terdiri dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Airlangga untuk mempersiapkan vaksin Merah Putih.

Vaksin Merah Putih dikembangkan dengan metode rekombinan, artinya tidak seluruh virus digunakan tapi hanya bagian-bagian tertentu dari virus yang dianggap penting kemudian diperbanyak dan dijadikan antigen.

Baca Juga : Gubernur DKI Jakarta Perketat PSBB Mulai Hari Senin 11 Januari 2021

Selain itu Indonesia akan menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) sebanyak 15 juta dosis yang selanjutnya akan diproduksi oleh Bio Farma.

“Kita menyiapkan produksi 250 juta dosis. Keputusan itu kita ambil di bulan April dan alhamdullilah Desember ini kesiapannya menjadi 250 juta, 100 juta sudah dapat sertifikat BPOM dan Insya Allah 150 juta dapat lagi bulan Maret 2021 jadi totalnya 250 juta,” tambah Erick.

BPOM telah memberikan sertifikat perizinan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau izin untuk memulai produksi obat dan vaksin COVID-19 kepada Bio Farma.

“Bahan baku yang akan datang pertengahan Januari ini, dimana Presiden sudah menugaskan Januari ini mendistribusikan 5,8 juta dosis, Februari sebanyak 10,4 juta dan Maret 13,3 juta untuk memproduksi bahan baku vaksin menjadi vaksin,” ungkap Erick.

Erick Thohir juga menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sebuah sistem untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 ke seluruh penjuru Indonesia. Nantinya, pergerakan vaksin tersebut akan bisa dipantau dari tempat produksi hingga ke wilayah yang dituju.

“Bagaimana dari vial, dari boks sampai ke mobil itu semua ada QR code-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail,” ujar Erick Thohir.

Erick meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian lainnya, dan kepala daerah agar proses distribusi vaksin ini bisa berjalan lancar. “Juga ingin memastikan bahwa setelah sampai provinsi turunannya sampai daerah-daerah terpencil bisa terjadi dengan baik, karena cold chain-nya karena penyimpan pendinginnya harus konsisten 2-8 derajat celsius,” ungkapnya.

Menurut Erick, program vaksinasi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki data base pemerintah. Yang mana rencananya, program vaksinasi ini akan dilakukan dengan sistem satu data. Artinya, jika program vaksinasi ini sukses data-data tersebut bisa digunakan pemerintah dalam program-program bantuan lainnya.

“Ini kesempatan buat kita sebagai bangsa, kapan lagi kita memperbaiki sistem kita, database kita, yang selama ini terpencar-pencar,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menambahkan, nantinya data-data penerima vaksin Covid-19 bisa diawasi secara transparan. Dengan begitu, ke depannya akan mempermudah pemerintah dalam pengolahan data.

“Berarti suka tidak suka data akan terkumpul, sangat terbuka, sangat transparan dan kapan lagi mempunyai satu data secara transparan, sehingga ketika pemerintah melakukan bantuan kepada rakyatnya tepat (sasaran),” tambah Erick.

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan jenis vaksin yang resmi digunakan untuk program vaksinasi nasional, baik vaksinasi yang dibiayai pemerintah maupun vaksinasi mandiri.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).

Seluruh vaksin yang disetujui pemerintah tersebut sudah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use athorization/EUA) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dikutip dari Antara, Sabtu (9/1/2021), vaksin pertama sekaligus paling besar berasal dari perusahaan farmasi China Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis.

Vaksin impor kedua didatangkan dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebesar 50 juta dosis. mKetiga dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebesar 50 juta dosis.

Keempat, pemerintah Indonesia juga mengimpor vaksin dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis, dan kelima perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.