Begitu ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon penyaluran bansos 2021. “Penyaluran bansos yang sepenuhnya secara tunai tahun ini membutuhkan akurasi data penerima bantuan,” tegas politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Bamsoet pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera memperbaiki data penerima bantuan, sekaligus melakukan penggabungan tiga basis data penerima bantuan yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
BACA JUGA : Waka DPR Minta Kemendes PDTT Evaluasi Penyaluran Dana Desa
“Agar dalam penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Mengingat, perbaikan data sangat penting karena tahun ini pemerintah sudah memutuskan bahwa bantuan sosial diserahkan dalam bentuk tunai,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Bamsoet juga mendorong Kemensos bekerja sama dengan KPK untuk mengurangi penyimpangan dan tetap mengawasi penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial yang ditujukan untuk para penerima bantuan, sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Meminta pemerintah untuk dapat membenahi data penerima bantuan secara berkala sekaligus memperluas jangkauannya, sehingga bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19 khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu,” serunya..
Kepada Kemensos, Bamsoet lalu meminta untuk berupaya keras melaksanakan dan menyelesaikan berbagai program khususnya bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi. MPR berharap, penyaluran bansos tahun 2021 dapat terlaksana lebih baik dari penyaluran bansos sebelumnya. Baik dari sisi kecepatan, ketepatan maupun jangkauannya. (OSS)
