Covid -19 Masih Melanda Dunia, Menkes Terawan Buat Gebrakan, Langsung Diapresiasi Presiden Jokowi

0
654
Presiden Jokowi Bersama Menkes Terawan

Jakarta, NAWACITAPOST – Jarang mau tampil didepan umum sudah karakternya. Pencitraan bukan kemauannya. Selalu banyak yang ditolong bukan diucapkan dari mulutnya.

Baca Juga : Diserang IDI dan Nazwa Shihab, Terawan Dibela SBY Dan Jokowi

JAUH dari publikasi pemberitaan media sudah menjadi kebiasaan. Berdoa dan bekerja itulah yang kerap dilakukannya. Begitulah sosok Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Terawan Agus Putranto yang menjadi referensi dan rekomendasi utama Presiden Jokowi mengambil keputusan terkait bidang kesehatan.

Mulai  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan dan vaksin (termasuk presiden Jokowi sebagai pasien pertama yang disuntik). Tak pernah membalas pernyataan atau tududah negatif yang dialamatkan kepada dirinya.

Saat sebelum menjadi Menkes. Terawan yang profesinya memang dokter, dituduh menggunakan cara-cara penyembuhan diluar bidang kedokteran atau kesehatan. Tak mau memperebutkan  panggung utama dalam penanggulangan pandemic covid 19 menjadi keputusan yang tak mau dipersoalkan. Wawancara kursi kosong. Desakan mundur dari kabinet  Indonesia Hebat. Semua tuduhan dan desakan itu hanya dijawab dengan diam.

Yang membela kepadanya banyak, bukan sembarang orang. Presiden Jokowi tak bergeming dengan desakan tak bermutu itu, malah bukan hanya tetap dipertahankan, soal kesehatan Jokowi menaruh harapan besar pada Terawan. Presiden RI ke 6 SBY pun melakukan hal sama dengan Jokowi, juga mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Hendro Priyono, Menkopolhukam Mafud MD, netizen  akal sehat, milenial cerdas berada  sebagai pembelanya, itu tanpa dikomando olehnya.

Gerbrakan barunya yang membuat profesi bidang kesehatan tercengang dan bisa juga menjadi cemburu adalah bahwa Pasien BPJS dalam kondisi darurat bisa masuk dan ditangani secara serius di Rumah Sakit (RS) manapun termasuk RS bintang 1-  5 atau bisa dikatakan RS kelas A, B, C, D, dan E

tanpa harus membayar lebih dahulu. Inilah berita gembira buat rakyat Indonesia dari Kabinet Jokowi.

Dalam kondisi darurat. RS tidak boleh tanya tentang pembayarannya. pasien kondisi darurat (ditentukan oleh pemeriksaan dokter) harus ditangani RS sampai maksimal,  baru bicara tentang Biaya.

Pasien Panduan BPJS tidak wajib membayar sepeserpun walau RS  kelas A, B, C, dan D  yang  tidak ikut BPJS . Karena setelah melewati masa krisis , Pasien dapat dirujuk ke RS yg sudah bergabung dengan BPJS dan Rumah sakit yang telah menangani pasien gawat darurat dapat menagihkan Ke BPJS, bergabung dengan BPJS kelas manapun.  Hal tersebut juga di atur dalam UU NO 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU NO 21 Tahun 2011, begitu petugas bernama Jaman di halo Kemenkes 1500567. Jaman menyampaikan info soal BPJS dan RS bukan dari Kemenkes, tapi soal ini diaminkan (dengan catatan harus  dari RS ).

Apabila ada RS yang menolak pasien dalam kondisi darurat laporkan ke 1500567 halokemenkes atau www.kemkes.go.id   tweet@kemenkes.

Sebarkan info ini dan laporkan ke kemenkes 1500567 dan viralkan RS yang menolak rakyat Indonesia yang sakit kondisi darurat (berdasarkan pemeriksaan dokter), sangsi terberat RS yang menolak pasien dalam kondisi darurat adalah pencabutan izin rumah sakit.