Jakarta, NAWACITAPOST – Telah terlaksana Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah, 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Diikuti 735 pasangan calon kepala daerah. Berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi Covid 19, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Karena tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung disana terjadi transaksi bisnis. Seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul – umbul, banner, kaos, topi, sticker dan sebagainya.
Disana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa. Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.
BACA JUGA: Nawacitapost Apresiasi Prestasi Sosok KSP Moeldoko
“Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, rata – rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit 1 miliar. Maka perputaran uang bisa mencapai 735 miliyar, ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai 5 triliun melihat karateristik daerah masing – masing. Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” terang Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Sarman Simanjorang pada (09/12/2020)
Namun Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut diatas. Karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan. Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual. Sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan. Seperti handsanitizer, masker dan lain – lain untuk dibagikan ke masyarakat.
Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat. Para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana. Karena tidak mendapat support dari pelaku usaha terutama karena terdampak pandemi Covid 19.
Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar 20 triliun perputarannya sangat terbatas. Karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara serta peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya. Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga. Berupa honor para petugas KPPS. Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Kampanye Ala Marinus Gea Viral, Lö Sendroro Sitenga Sokhö, Lö Sangehao Sitenga Khönia
