Ono Surono mengatakan pada Kamis (26/11). Komisi IV juga telah meminta KKP menghentikan sementara kegiatan tersebut karena aturan yang belum lengkap. Pemerintah perlu segera menetapkan pengganti Edhy Prabowo dan bukan hanya menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri KKP ad interim.
Baca Juga : FPI Tidak Berhak Menghukum atau Membunuh PKI
"Menteri baru yang akan meninjau ulang apakah perlu dilanjutkan atau disetop dan dikembalikan seperti era bu Susi kebijakan ini," ucapnya.
Jika kebijakan tersebut dilanjutkan, pemerintah juga perlu mem-blacklist (masuk daftar hitam) perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus yang menyeret Edhy Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan menuturkan pihaknya telah memutuskan untuk mendesak KKP menyetop kegiatan ekspor benih lobster. Namun, dalam beberapa pertemuan terakhir, Edhy Prabowo berhalangan hadir dalam rapat karena harus melakukan isolasi terkait covid-19. Komisi 4 memang sudah putuskan untuk disetop dahulu saat raker beberapa minggu lalu untuk memastikan menguntungkan nelayan dan negara.
Menurut Johan, kebijakan tersebut memang perlu dikaji ulang bukan hanya dari sisi penerimaan negara melainkan juga keberlangsungan ekosistem lobster itu sendiri. Sementara, moratorium dan dengarkan para ahli berbicara dan memberi masukan.
