Jakarta, NAWACITAPOST – 20 Oktober 2004 Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden ke 10. 19 Desember 2004 terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golar. Jabwatan wapres dan Ketum Golkar berakhir 2009.
Baca Juga : JK Tidak Mencegah Politik Identitas di Pilkada 2017 Jakarta
KETIKA sebagai Wapres ke 12 JK (2014 -2019). Terjadi dua lisme di tubuh Golkar. Golkar Musyawarah Nasional (Munas) Bali dengan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, dan Munas Jakarta dengan Nakhoda utamanya Agung Laksono. Ternyata JK ditengarai bandulnya ke Munas Jakarta.
Memang terjadi perseteruan Kubu Munas Bali dengan JK. Terkait dengan pencalonan JK sebagai Cawapres yang mendampingi Capres Jokowi. Kabarnya Golkar sudah memutuskan Capres dan cawapres 2014 -2019 bukan Jokowi dan JK.
Perseteruan itu hanya berlangsung 1,5 tahun. Infonya masalah lumpur lapindo yang hembusannya akan dibayar Pemerintah. Itu atas usul JK. Menjadi titik temu terjadinya satu Munas. Deal yang ditawarkan JK kepada Munas Bali. Ketua umum Golkarnya harus baru, Pertengahan 2016 digelarlah pemilihan. Setya Novanto yang terpilih.
Namun dalam perjalanannya Pewmerintah melalui JK. Membayarnya tak utuh mungkin hanya sebagian. Bahkan pembayaran ke korban lumpur lapindo dengan diambilnya aset lapindo.
JK selain politisi, jiwanya melekat pengusaha. Beredar kabar, usahanya menjadi besar karena pernah menjadi menteri dan dua kali Wapres yang gurita bisnisnya menjadi besar. Bagaimana tidak. Jalan tol, pelabuhan laut, dan bandara diseluruh Indonesia. Katanya ada keterlibbatan JK. Walaupun bukan tanda tangan yang tertera dalam usahanya.
Namun, dugaan-dugaan itu sudah gandrung tersebar di kalangan terbatas. Dengan tidak menjadi Wapres lagi, JK masih bisa berbuat dengan bisnisnya, tapi lewat keponakannya. Di pagelaran mobil internasional Jakarta, yang batal dihelat karena Covid 19. Tapi gelontoran dana, katanya sudah diberikan ke keponakannya JK.
Sedangkan untuk bisnis di pusat. Tak ada lagi. Hanya bisnis lama saat menjadi Wapres ke 12 saja.
Sepertinya, JK Selalu Incar Kekuasaan Untuk Bisnisnya?
