KPK Era Firli Terguncang Mobil Dinas

0
75
KPK Era Firli yang Terguncang Mobil Dinas

NAWACITAPOST –  Rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, pejabat struktural dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2021 menuai kecaman. Permintaan atau request yang tertuang dalam rencana anggaran 2021 yang telah disetujui DPR tersebut dinilai sejumlah pihak memudarkan kesederhanaan dan integritas lembaga yang telah berdiri sejak 16 tahun lalu.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, mengatakan pada Rabu (21/10). Seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, pejabat struktural dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2021 menuai kecaman.

Baca Juga : Yasonna bersama Kemenkumham Peduli CPNS Transparan, Libatkan Pusat dan Daerah

KPK sendiri sudah angkat suara mengenai polemik mobil dinas. Lembaga tersebut mengklaim sejak kali pertama berdiri, para pejabat di institusi tersebut selalu menggunakan mobil pribadi. Itulah yang kemudian mereka mengusulkan pengadaan mobil dinas pada paket kepemimpinan KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri tersebut. Kekinian, dengan ramainya sejumlah kritik bahkan dari eks komisioner, KPK akhirnya memutuskan meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut.

Meskipun meninjau, dalam sesi jumpa pers pada Jumat (16/10) sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa tidak menyampaikan lugas mengenai kemungkinan opsi pembatalan rencana pembelian mobil dinas. Pihaknya tak menutup kemungkinan tetap menganggarkan uang untuk pembelian mobil dinas. Dengan catatan, sambungnya, tunjangan transportasi yang selama ini diberikan kepada pimpinan dan Dewan Pengawas ditiadakan. “Sehingga tidak berlaku ganda,” jelas Cahya di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan kala itu.

Dalam Rencana Anggaran 2021, dana yang diajukan buat kendaraan dinas Ketua KPK sebesar Rp1,45 miliar, sedangkan Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar. Sementara untuk mobil jabatan lima anggota dewan pengawas dan enam jabatan Eselon I masing-masing dianggarkan sebesar Rp702,9 juta. Untuk tunjangan transportasi, Ketua KPK mencapai Rp29,5 juta dan Wakil Ketua KPK Rp27,3 juta. Nilai yang sama berlaku bagi ketua dan anggota dewan pengawas.

Dalih penggunaan mobil dinas guna mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi pun tak menghindarkan mereka dari kritik. Laporan kinerja semester I KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri menunjukkan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) hanya terjadi dua kali. Angka ini jauh di bawah periode pimpinan sebelumnya yang melakukan 9 kali OTT. “Karene sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK. Baik pimpinan maupun Dewan Pengawas itu sendiri,” ucap Kurnia.

Sementara itu, Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M Rizqi Asmi menilai pengadaan mobil dinas tak pantas melihat kinerja KPK Jilid V yang kian merosot. Itu, katanya, bisa dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang menurun berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Secara regulasi tidak menyalahi, namun secara etik dan moral patut dipertanyakan. Skala prioritas fasilitas harus berbanding lurus dengan kinerja dan prestasi. Saat ini KPK menemukan titik jenuh. Equilibrium semu namun rendah prestasi.

Kabar pengadaan mobil dinas ini sendiri mencuat ke publik tak lama setelah Firli Bahuri divonis bersalah oleh Dewan Pengawas telah melanggar kode etik berupa penggunaan helikopter mewah buat kepentingan pribadi. Sebaiknya pimpinan KPK berpikir ulang untuk membatalkan hasrat sesaat. Terutama Ketua KPK yang pernah ditimpa isu hebat terkait harta tajir melintir.