NU dan Muhammadiyah Belum Percaya Demo Murni Berjuang Untuk Rakyat

0
214
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. dan Ketua Umum NU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A.

Jakarta, NAWACITAPOSTDikabarkan demo, Selasa 13 Oktober 2020 judulnya masih sama dengan unras pada Kamis, 8 Oktober 2020  menolak UU Ciptaker. Yang membedakan adanya keterlibatan  sejumlah kelompok. Seperti Front Pembela Islam (FPI) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persatuan Alumni (PA) 212 hingga Habieb Rizieq Syihab (HRS) Center akan hadir dalam aksi yang difokuskan lokasinya di Istana Negara, Jakarta.

SECARA tegas Organisasi Umat Islam terbesar, Muhammadiyah. Melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusatnya, Abdul Mu’ti  menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dalam gerakan aksi pada hari ini (Selasa 13 Oktober 2020).

“Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa,” kata Abdul seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara

Dalam pernyataannya, Muhammadiyah sedang fokus pada penanganan COVID-19 hingga dampak yang ditimbulkan seperti pendidikan, ekonomi hingga kesehatan masyarakat.

Selain itu, menurut pertimbangannya demonstrasi saat ini lebih baik ditahan dulu, melihat kondisi saat ini. “Aksi demonstrasi lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum islam, hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim),” tutur Abdul.

Meski tidak akan ikut dalam aksi, Abdul mengatakan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati langkah yang diambil oleh masyarakat dengan tetap melakukan unjuk rasa  karena hal itu terjamin dalam Undang-undang. Walaupun dijamin dalam UU, unrasnya juga harus tertib dan tidak berbuat anarkis, seperti pengrusakan fasilitas publik.

Aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Muhammadiyah, lanjutnya tetap akan kritis terhadap kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam pernyataannya, Muhammadiyah sedang fokus pada penanganan COVID-19 hingga dampak yang ditimbulkan seperti pendidikan, ekonomi hingga kesehatan masyarakat.

Yang jelas “Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya

Pertimbangan utama lainnya Muhammadiyah tidak ikut  demo. Karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sepertinya apa yang dilakukan Muhammadiyah terkait demo ini. NU pun tidak akan ikut karena mudharatnya lebih banyak. Dengan evaluasi demo buruh dan mahasiswa sebelumnya yang berujung  rusuh dan anarkis. Maka NU dan Muhammadiyah tidak percaya demo ini murni bertujuan untuk kepentingan rakyat.