Polri Tangani 13 Perkara Dugaan Tindak Pidana di Pilkada 2020

0
199
Polri Tangani 13 Perkara Dugaan Tindak Pidana di Pilkada 2020

Jakarta, NAWACITAPOST-  Polri menangani 13 perkara dugaan tindak pidana yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilkada 2020 hingga Senin (5/10). Data itu merupakan hasil yang dihimpun dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi, dia mengatakan pada, Selasa (6/10). Jumlah laporan atau temuan sebanyak 90 perkara, yang diteruskan ke Polri sebanyak 13 perkara. Rentetan dugaan tindak pidana terjadi di Lampung Timur, Hulu Sungai Tengah, Kutai Timur, Marowali Utara, Minahasa Utara, Kepulauan Aru, Waropen, Supiori, Membramo Raya, Merauke, dan terakhir Raja Ampat.

Baca Juga : Aparat Kepolisian Tak Netral Dalam Menangani Demo Penolakan Omnibus Law

Awi Setiyono menyebutkan. Ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan proses penanganannya sehingga polri mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3), serta ada juga yang berlanjut. Penyidikan sebanyak 2 perkara, P-19 sebanyak 1 perkara, tahap 2 sebanyak 4 perkara, dan SP3 sebanyak 6 perkara. Seluruh kasus itu diklasifikasikan ke dalam enam jenis dugaan pelanggaran pidana. Pertama, pelanggaran terkait dengan pemalsuan serta tidak melaksanakan proses verifikasi dan rekapitulasi sebanyak total delapan kasus. Kemudian, terdapat kasus mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai paslon sebanyak dua perkara. Lalu, terdapat juga dua kasus yang menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon dan mahar politik satu kasus. Pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 1 pelanggaran di wilayah Ketapan dengan jenis pelanggaran, peserta kampanye melebihi batas dan dikenakan sanksi larangan kampanye tiga hari dengan metode yang sama.

Sementara, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pada, Selasa (6/10). Kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi pelaksanaan pilkada sudah terbentuk di 50 persen daerah penyelenggara pilkada. Pokja telah terbentuk lebih dari 50 persen daerah yang akan melaksanakan pilkada. Sisanya masih dalam proses pembentukan dan akan dilakukan percepatan. Tim Pokja tersebut memiliki anggota terdiri dari KPU, DKPP, kejaksaan, Polri, dan TNI. Pihaknya akan menggelar pertemuan berkala guna mengoptimalkan kerja Tim Pokja tersebut. Hal itu berguna untuk mendapatkan informasi penanganan pelanggaran protokol kesehatan di daerah dan kendala yang dihadapi di lapangan. Pemberian sanksi terhadap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan bisa terus ditindak. Baik berupa berupa penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye dan/atau pemberian sanksi tidak diikutkan kampanye selama tiga hari oleh KPU. Sehingga jika di lapangan ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, maka rekomendasinya disampaikan melalui kelompok kerja.

Pokja ini bisa mengedepankan proses pencegahan, seperti melakukan sosialisasi dengan memfokuskan kepada peserta pemilihan dan daerah yang rawan. Ia juga mendorong Pokja memberikan sosialisasi kepada peserta Pilkada untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dan juga perlu rumusan terhadap struktur, tugas, dan fungsi pada masing-masing instansi dalam pelaksanaan kegiatan Pokja.