Menteri PPN/Kepala Bappenas Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Bahas Pengambilan Keputusan RUU APBN TA 2021

0
210
Kepala Bappenas, Suaharso Monoarfa

Jakarta, NAWACITAPOST -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, pada hari Selasa, 29 September 2020. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, hadir juga dalam rapat ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga : Ketua DPR Sampaikan Dukacita Atas Longsor di Tarakan, Puan: Bencana di Tengah Pandemi Covid-19 Semakin Berat, Semua Harus Waspada

Dalam Rapat Paripurna kali ini, ada sejumlah agenda yang menjadi topik pembahasan. Pembahasan tersebut antara lain, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN TA 2021 ; Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Bea Meterai ; dan Penetapan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah itu, seluruh fraksi di DPR RI telah menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 yang akan dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Rapat Paripurna.

Sebelum pengambilan keputusan, para Ketua Panja telah melaporkan tentang hasil kerja Panja Pembahasan RUU APBN TA 2021. Setelah itu setiap Fraksi juga telah memberikan pandangan dan catatan atas RUU APBN TA 2021.

Semua Fraksi dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI kemarin juga telah memberikan pandangan bahwa pandemi Covid-19 masih memberikan ketidakpastian pada tahun 2021 mendatang. Oleh karena itu, dalam memformulasikan RUU APBN tahun 2021 yang di satu sisi memberikan sinyal kepada masyarakat, dunia usaha, bahwa Pemerintah masih terus memberikan support agar ekonomi rakyat bisa pulih dan bangkit kembali, namun di sisi lain memberikan sinyal kehati-hatian.