KAMI, Gerakan Haus dan Lapar Kekuasaan

0
286
Presdien Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin periode 2019 -2024.

Jakarta,  NAWACITAPOST- Sudah tahu pandemi Covid -19 menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya tidak boleh berkerumun. Perlu adanya ijin keramaian. Saat ini semua ijin harus melalui gugus tugas covid-19.

Baca Juga : Surat KAMI, Pengakuan Jokowi Sebagai Presiden

Gerakan KAMI tak menggubris, Malah melabrak aturan yang dibuat untuk kebaikan, kesehatan dan keselamatan rakyat. Deklarasi KAMI pun dipaksakan. Pidato tendensius, angkuh, sombong, provokatif, gaduh dan memecah belah anak bangsa di suarakan gerakan ini.

Ternyata, Deklarasi ini tidak berjalan mulus. Perlawanan dari rakyat sekitar pun muncul dengan gencarnya. Sepertinya di kota atau daerah lain pun berlaku sama. Rakyat melakukan perlawanan kepada KAMI. Karena gerakan ini hanya berbungkus moral. Namun, kelakuannya sudah kelewat batas. Situasi pandemi covid -19, yang seharusnya menjadi  tanggung jawab kita bersama untuk memutus rantai penyebaran covid ini.

Justru oleh Gerakan ini malah memberi contoh buruk dan tak patut. Keburukannya dipertontonkan seolah mereka paling layak dan menjadi teladan. Mengajak rakyat melawan pemerintah.

Mereka itu mengaku gerakan moral tapi kelakuannya tak bermoral. Jika gerakan ini  ingin mendapat simpati dari rakyat. Hal sederhana, protokal kesehatan yang diterapkan itu, diikuti saja.

Namun, gerakan moral berformat politi itu. Nafsu birahinya sudah gandrung ingin melengserkan Jokowi dari kursi presiden. Mereka itu haus dan lapar akan kekuasaan. Kenikmatan yang dulu pernah didapatnya. Dicopot, dan diambil oleh negara dengan alasan yang masuk akal. Buat gaduh dan tidak bisa bekerja sama.

Buktinya, Gatot Nurmantyo (Deklarator KAMI) mengumbar pencopotan dirinya, karena  memerintahkan memutar film G 30 S PKI. Belum cukup itu, katanya Jokowi menawarkan posisi Menteri Pertahanan (Menhan)

Dua teriakan yang  asal bunyi itu. Begitu mudah dipatahkan. Soal pemutaran film itu. Banyak versi dan cerita  yang berkembang jadi perlu kajian semua pihak. Ahli sejarah dan pengamat lainnya yang mengerti tentang itu.

Disini Gatot ingin menunjukan bahwa dia panglima yang bisa memerintah presiden. Sedangkan posisi Menhan kepada Gatot. Sumbernya masih sepihak. Versi Gatot. Bukankah penyusunan dan pemilihan Menteri hak prerogatif Presiden.

Kemudian, kebijakan dan keputusan Presiden perlu dukungan politik dari DPR. Disini jelas komposisi menteri profesional dari Parpol, dan Profesional yang dibutuhkan. Tambahan penting lainnya. Bisa bekerja sama dan tidak buat

Sepertinya Gatot ini belum move -on. Dirinya mungkin merasa masih sebagai panglima TNI dan Menhan  tentu dari KAMI. Anehnya, mengakui Presidennya adalah Jokowi (baca surat dari KAMI).