Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta yang Sudah Gugurkan 32.760 Janin

0
116
Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta yang Sudah Gugurkan 32.760 Janin

Jakarta, Klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibongkar polisi. Ada 10 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, di Polda Metro Jaya pada Rabu (23/9). Penggeledahan di satu klinik di daerah Percetakan Negara, dan mengamankan 10 orang yang merupakan satu pengungkapan kasus aborsi ilegal. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah pemilik klinik aborsi itu berinsial LA. Ia juga inisiator klinik aborsi itu. Tersangka lain adalah DK yang berperan sebagai dokter di klinik tersebut.

Baca Juga : Pecahkan Rekor, Kini Positif Covid-19 di Jawa Barat Meningkat

Yusri mengungkapkan DK merupakan lulusan sebuah universitas di Sumatera Utara. DK sempat menjalani koas (ko-asisten) di sebuah rumah sakit namun hanya berlangsung selama dua bulan. Sehingga DK tidak memiliki sertifikasi sebagai dokter. Karena dia tidak sampai selesai, kemudian direkrut oleh si pemilik klinik untuk lakukan praktik aborsi. Tersangka lain berinisial NA yang berperan di bagian registrasi pasien dan kasir. Sementara tersangka MM berperan melakukan USG terhadap pasien. Terasngka YA dan LL membantu oknum dokter saat melakukan tindakan aborsi. Penjaga pintu berinisial RA, petugas kebersihan ED turut ditetapkan jadi tersangka. Sementara tersangka SM berperan melayani pasien. Salah satu pasien, RS juga dijadikan tersangka kasus ini. Klinik aborsi ilegal ini telah beroperasi sejak tahun 2017. Klinik itu diperkirakan telah meraup keuntungan sekitar Rp10 miliar. Kalau dihitung dari 2017, ada 32 ribu lebih janin, 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah hitung,dan kini masih di dalami lagi.

Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal, Barang Bukti 

Baca Juga : Baru Menikah 8 Jam Langsung Minta Cerai

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 194 Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.