Pakta Integritas UI Diterapkan, PKS Terancam

0
323
Mahasiswa Baru UI

Jakarta, NAWACITAPOST- Pakta integritas di Universitas Indonesia mulai diterapkan dan diberlakukan kepada mahasiswa baru. Dua dari sebelas pakta itu, tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara, dan tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan sekelompok mahasiswa  atau organisasi kemahasisiwaan yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas dan/atau pimpinan UI. Dalam hal ini rektor.

Baca Juga : Ade Armando : PKS Fitnah UI

 

Menurut dosen komunikasi Fisip UI, Ade Armando yang disampaikan melalui Channel Youtubenya dan dipancarkan juga di Cokro TV, Minggu (20/9/2020) bahwa pakta intergritas ini tidak memandukan  atau membungkam pikiran kristis mahasiswa baru. Pakta  ini adalah bagian dari upaya UI menyelamatkan para mahasiswa baru dari politisasi kampus oleh Gerakan Tarbiyah yang bercita-cita membangun  kekuasaan Islam di Indonesia.

Anehnya begitu pakta ini diterapkan. Serangan pun dilancarkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pakta itu. Seperti dokumen yang dibocorkan, kemudian sengaja disebarkan di kalangan mahasiswa baru UI.

Namun, Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, pun menyatakan bahwa dokumen (pakta) yang beredar itu bukan keputusan resmi yang telah menjadi keputusan pimpinan UI.

Rupanya yang merasa terganggu dengan pakta ini adalah elit PKS Almuzzammil Yusuf . Kata PKS, pakta itu bertentangan dengan UU 45, Politisi Gerindra Fadli Zon menyuruh mahasiswa menolak pakta itu, Rocky Gerung menyebut Rektor mengeluarkan pakta itu  supaya aman dari komisaris BUMN. Anggota X DPR dari Gerindra Ali Zamroni pakta itu menark mundur dekomrasi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menolak pakta tersebut karena mengekang kebebasan mahasiswa.

Semua tuduhan itu dibantah keras oleh Ade. Bahwa semua boleh membantah tuduhan atas redaksi di pakta itu. Namun yang terpenting memaknai dari bunyi pakta itu ingin dicapai dengan mewajibkan mahasiswa baru menandatanganinya harus memahami konteks.

Yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa lembaga tinggi seperti UI, UGM, IPB, ITB, dan perguruan tinggi laiinya dalam 10 tahun terkahir ini sudha menjadi arena  kaderisasi politik kelompok-kelompok yang memperjuangan islamisasi Indonesia.

Gerakan ini bercita-cita menjadikan Indonesia Negara Islam. Intinya Indonesia menjadi negara yang dikuasai orang-orang Islam, dan Syariah harus ditegakan. Mereka percaya bahwa itu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Seperti dijelaskan secara gamblang oleh ahli politik terkemuka Indonesia, Syaiful Mudjani melalui wawancara dengan Cokro TV beberapa pekan lalu, bahwa cita-cita ini sudah hendak diwujudkan sejak lahirnya  UUD 1945, jelas Ade.

Saat itu syariat Islam hendak berusaha  dimajukan dalam mukadimah UU 45, tetapi karena sikap kenegarawanan founding fathers  kita kalimat kewajiban menegakan syariat itu dicoret.

Dalam 75 tahun kemudian cita-cita menegakan Negara islam itu sebenarnya tidak pernah luntur. Gagasan menegakan Negara ISam itu dihabisi oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun semangat itu tumbuh kembali sejak awal reformasi. Ada sejumlah partai politik yang membawa semangat Islamisasi.  Hanya PKS lah yang paling getol akan hal ini.

PKS adalah partai yang terdiri dari orang-orang pintar. Partai ini tidak bergerak secara emosional. Sebab para pendiri PKS adalah mahasiswa atau lulusan terbaik dari perguruan tinggi di Indonesia. PKS paham sekali bahwa Islamisasi melalui partai politik tidak akan pernah berhasil. Karena suara dukungan kepada partai Islam sejak orde baru selalu kecil.

Sebab itu mereka mengembangkan jalan non politik. PKS  menjadi kekuatan  partai politik yang aktif dalam gerakan pendidikan, dakwah, social, ekonomi dan budaya, tegas mantan dewan pers

Makanya pakta integritas yang diterapkan UI bisa menjalar ke Perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Pakta itu menjadi ancaman serius bagi  PKS.