Erick Thohir Copot Jajaran Direksi BUMN Bila Kedapatan Terima Suap

0
129
Erick Thohir Copot Jajaran Direksi BUMN Bila Kedapatan Terima Suap

Jakarta, NAWACITAPOST.com-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bakal mencopot jajaran direksi BUMN yang tidak menjalankan manajemen anti suap di perusahaannya masing-masing. Manajemen anti suap ini juga sudah tertuang dalam tiga surat edaran yang sudah diterbitkan.

Surat edaran pertama, dikatakan Erick mengenai larangan pemberian membawa hadiah pada rapat-rapat di BUMN. Surat edaran atau aturan yang kedua mengenai tender penunjukan langsung BUMN. Ketiga, pelaksanaan ISO 37001 mengenai transformasi, Good corporate governance (GCG), dan transparansi.

“Alhamdulillah saya belum puas, hari ini saya dapat laporan baru 53% (yang menerapkan ISO 37001), tapi saya akan push terus kalau bisa 100%,” kata Erick dalam acara ANPK, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga : Cegah Korupsi, Ketua KPK Lapor 5 Provinsi ke Presiden Joko Widodo

Khusus pelaksanaan transformasi, GCG, dan transparansi, Erick mengaku sudah menginstruksikan sekretaris menteri (Sesmen) untuk memantau program ini secara intens sehingga sampai akhir tahun ini bisa diterapkan 100%.

“Kalau sampai akhir tahun ini tidak dilakukan juga ya kita copot saja direksinya karena ini bagian dari komitmen, karena kalau tidak dilakukan ini akhirnya transformasi, GCG, transparansi tidak berjalan,” jelasnya.

Baca Juga : Cegah Korupsi, Ketua KPK Lapor 5 Provinsi ke Presiden Joko Widodo

Erick optimis seluruh jajaran direksi BUMN akan menjalankan perintah yang tertuang dalam tiga payung hukum tersebut. Menurut dia, perombakan jajaran direksi yang terjadi di lingkungan BUMN juga bukan karena suka atau tidak suka, tetapi lebih kepada komitmen menerapkan transformasi, GCG, dan transparansi.

“Masih banyak direksi lama sebelumnya seperti BRI direksi lama, Telkom direksi lama dirut-dirutnya, jadi nanti ada persepsi mengangkat dirut ini karena like and dislike, kita tetap berikan kesempatan semua selama KPI dan transformasi dan GCG menjadi komitmen para pimpinan ini. Apakah puas, belum karena baru 53%, tapi ingin dipastikan akhir tahun ini bisa 100%,” ungkapnya.

Mengenai surat edaran tender penunjukan langsung BUMN, Erick menjelaskan pelaksanaan tender ini hanya diperbolehkan kepada BUMN yang memiliki barang dan enterprise agar tidak menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi.