2021, Seluruh Pegawai Kemenkeu Dapat Pulsa 200.000 per Bulan

0
395
2021, Seluruh Pegawai Kemenkeu Dapat Pulsa 200.000 per Bulan

NAWACITAPOST.com-  Kemenkeu mengalokasikan anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS). Kebijakan tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh pegawai yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.

Bahkan salah satu pegawai dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Yusman menyampaikan langsung aspirasinya mengenai tingginya kebutuhan pulsa dalam menjalankan kerja di tengah pandemi Corona.

“Mohon dipertimbangkan mungkin dari bapak KPA (kuasa pengguna anggaran), Pak Sesditjen DJPPR agar biaya pulsa dapat penggantian yang lebih layak Rp 300 ribuan mungkin bisa per bulan,” kata Yusman dalam acara Town Hall Meeting Kementerian Keuangan yang dikutip Jumat (21/8/2020).

Baca Juga : Mensos Juliari P. Batubara Terus Mengawasi Distribusi Bantuan Sosial Tunai

Dia menjelaskan, kebutuhan pulsa yang tinggi dikarenakan selama diterapkan work from home (WFH) tidak ada lagi batasan waktu kerja. Menurut dia, seluruh pegawai harus siaga merespon pekerjaan selama 24 jam.

Dia mencontohkan, kebutuhan pulsa menjadi tinggi ketika pemerintah ingin melakukan penerbitan surat utang negara demi memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sudah ditetapkan pada 2020.

“Pekerjaan apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks, maka mau tidak mau work life balance kami terganggu. Belum lagi koordinasi yang kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu -2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak,” jelasnya.

Menanggapi itu, Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk memikirkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.

“Cuma tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan, anggaran kita banyak yang nggak kepake untuk tadi untuk snack meeting, untuk traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah, untuk apalah itu kan nggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu saja pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan saja,” kata Sri Mulyani.

Ia menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan, apalagi bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.

“Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya,” jelasnya.