ASN Tidak Netral di Pilkada Serentak 2020, Tjahjo Kumolo : Diberhentikan Secara Tidak Hormat

0
501
ASN Tidak Netral di Pilkada Serentak 2020, Tjahjo Kumolo : Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Jakarta, NAWACITAPOST.com- MenPANRB, Tjahjo Kumolo memastikan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang surat keputusan bersama (SKB) lima kementerian/lembaga terkait netralitas ASN.

Lima kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain KemenPANRB, Kemendagri, KASN, Bawaslu dan BKN. Tjahjo mengatakan melalui SKB ini telah diatur secara detail mengenai pengawasan netralitas ASN.

“(Termasuk) tata cara penanganan-penanganan. Khususnya atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Ini yang harus dipertegas tanpa pandang bulu harus diberikan sanksi. Kalau perlu diberhentikan. Kalau perlu turun jabatan,” katanya saat Webminar tentang Netralitas ASN, Senin (10/8/2020).

Baca Juga : Melihat Mantan Kekasih Bawa Payung Pengantin,Mempelai Wanita Menangis Histeris

Tjahjo mengatakan untuk ASN yang melanggar tidak cukup hanya diberikan sanksi teguran. Pasalnya salah satu sanksi yang akan diberikan kepada ASN tidak netral adalah teguran lisan dan tertulis.

“Kemudian sanksi harus tegas. Kalau hanya sekedar peringatan tertulis enggak ada gunanya,” tuturnya.

Selain teguran sanksi yang bisa dikenakan bagi ASN tak netral antara lain pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahu, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Lalu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selanjutnya sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Terakhir adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan bahwa sanksi tidak hanya diberikan kepada ASN tapi juga pejabat pembina kepegawaian (PPK). PPK biasanya dijabat oleh menteri, kepala lembaga maupun kepala daerah.

Pemberian sanksi kepada PPK ini jika ditemukan tidak menjalankan rekomendasi sanksi KASN. Seperti diketahui lemahnya sanksi bagi ASN tak netral karena PPK tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan KASN.

“Termasuk juga sanksi bagi PPK yang tidak mau melaksanakan sanksi ASN yang melanggar,” tuturnya.