Baca Juga : AHY Resmi Gantikan SBY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Konsitusi Negara melalui UU tersebut sudah sangat jelas bahwa pasca reformasi hanya 2 Periode saja setiap Warga Negara Indonesia menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Lalu, jika ada keinginan dari seseorang apalagi mantan Presiden yang berdasarkan mendengar aspirasi atau masukan dari masyarakat perihal SBY maju kembali sebagai Presiden 2019 (baca: ayah dari AHY pernah jadi Presiden 2 periode 2004-2009, 2009-2014).
Memang tak melanggar namun kepatutan dan etika yang berlaku harus terus dikedepankan.
Desakan konstituen seberapa banyaknya tidak boleh dan tidak bisa mengalahkan konstitusi yang sudah kita bangun bersama melalui lembaga resmi yaitu eksekutif dan legislatif. Apalagi pembuatan setiap UU termasuk UU No 42 tahun 2008 ada tetesan keringat dan darah tercecer, termasuk didalamnya pajak yang kita bayar kepada negara.
Jadi perlu dipahami secara arif dan bijaksana untuk setiap warga negara akan kehausan kekuasaan sebaiknya dipendam, diredam dan didiamkan. Apalagi yang mengatakan pernah menjadi orang nomor satu diRepublik ini.
Jenderal TNI (Purn) SBY- kanan, dan Mayor TNI (Purn) AHY-kiri
Lebih baik SBY persiapkan secara matang Ketua Umum Partai Demokrat Mayor TNI (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono biasa disapa AHY menuju 2024.
