Arti Nomor Pelat Kendaraan Pejabat Negara Termasuk Presiden, Menteri dan Polisi

0
1209
Arti Nomor Plat Kendaraan Pejabat Negara Termasuk Presiden, Menteri dan Polisi

Jakarta, NAWACITAPOST- Di Jalan mungkin beberapa kali kita pernah berpapasan dengan mobil dinas pejabat negara dengan pengawalan polisi.

Plat nomor kendaraan biasanya seperti  ” B  ****  RFS ” ” B  ****  RFD ” dan sebagainya yang memiliki huruf terakhir RF*

Lalu apa maksud dari plat kendaraan tersebut?

Plat nomor di atas dikhususkan kendaraan dinas pejabat dan bukan untuk kepentingan warga sipil.

Untuk mendapatkan plat kendaraan itu harus ada surat rekomendasi dari badan atau departemen yang menaunginya lalu dikirim ke Samsat.

Berikut daftar plat rahasia kendaraan dinas seperti dikutip Wartakotalive.com dari Kompasiana

Baca Juga : Berikut Daftar Pelat Nomor Polisi Mobil Menteri dan Pejabat di Indonesia

BS : Bantuan Sekretariat Negara dipakai untuk kendaraan pejabat sipil )

BP : Bantuan Polisi dipakai untuk kendaraan pejabat/petugas kepolisian )

BD : Bantuan Darat digunakan untuk kendaraan petinggi / keperluan angkatan darat )

BL : Bantuan Laut digunakan untuk kendaraan petinggi / keperluan angkatan laut )

BU : Bantuan Udara digunakan untuk kendaraan petinggi, atau keperluan angkatan udara )

BH : Digunakan untuk kendaraan petinggi, atau keperluan departemen hankam )

Karena pada saat ini huruf akhiran pada plat mobil berubah dari 2 digit huruf menjadi 3 digit huruf, maka plat dinas berubah dengan fungsi yang sama menjadi :

RFS : Reformasi Sekretariat Negara

RFP : Reformasi Polisi

RFD : Reformasi Darat

RFL : Reformasi Laut

RFU : Reformasi Udara

Serta masih banyak lagi nomor pejabat sipil yang dipakai oleh kendaraan di jalanan ibukota, seperti RFO, RFQ, RFR, RFT, RFV, RFW, PRQ, PRO, ZF, ES, dll.

Plat RF* hanya memiliki masa aktif selama setahun saja, dan diawali dengan angka 1 atau 2 serta 4 digit.

Apabila ada plat RF* yang awalannya bukan angka 1 atau 2 dan hanya memiliki 3 atau 2 digit serta masa aktif plat nya 5 tahun berarti plat tersebut adalah plat nomor pribadi / warga biasa yg dipesan khusus.

Untuk memiliki plat nomor khusus tersebut diprlukan biaya yang tidak sedikit, contohnya :

RFS empat angka kepala 1, 20 jutaan ( B   1***   RFS )

RFS empat angka kepala 2, 10 jutaan ( B   2***  RFS )

RFS tiga angka kepala bebas, 3 jutaan ( B   ***  RFS )

Plat “RFS” juga dipakai oleh Presiden RI dan Ibu Negara saat sedang tidak bertugas

Sebagai info, PM / Polisi Militer tidak bisa menindak plat RFS, RFP, RFH, RFN kecuali RFD dan RFT, karena tugas dari Polisi Militer adalah menindak TNI bukan sipil.

Beda halnya apabila sipil memakai sticker, jaket, dan atribut TNI yang lain lain baik mengaku keluarga besar atau dapat dari saudara yang bekerja pada Instasi TNI akan tetap di tindak PM.

 

Plat Nomor Kendaraan Pejabat Negara/Presiden 

Bagaimana dengan kendaraan yang dipakai Presiden Jokowi, menteri kabinet, DPR, MPR?

Sebagai kepala negara, bukan rahasia lagi bahwa Presiden Jokowi menggunakan mobil dengan plat nomor RI 1, sebagai penanda orang nomor 1 di Indonesia.

Hal serupa juga didapati sang Wakil Presiden yang mobilnya terdapat plat nomor RI 2 ketika menjalankan tugasnya.

Jika dirunut sesuai jabatan strukturalnya, plat nomor RI 3 dan 4 seharusnya digunakan Ketua MPR dan Ketua DPR.

Tetapi, plat nomor milik istri Presiden dan Wakil Presiden RI. Berikut daftar plat nomor menteri periode 2014-2019:
.
RI 1 – Presiden Republik Indonesia
RI 2 – Wakil Presiden Republik Indonesia
RI 3 – Istri Presiden
RI 4 – Istri Wakil Presiden
RI 5 – Ketua MPR RI
RI 6 – Ketua DPR RI
RI 7 – Ketua DPD RI
RI 8 – Ketua MA
RI 9 – Ketua MK
RI 10 – Ketua BPK
RI 11 – Ketua KY
RI 12 – Gubernur BI
RI 13 – Otoritas Jasa Keuangan
RI 14 – Kementerian Sekretariat Negara
RI 15 – Menko Politik, Hukum dan Keamanan
RI 16 – Menko Perekonomian
RI 17 – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI 18 – Menko Kemaritiman
RI 19 – dahulu digunakan Kementerian Hukum dan HAM
RI 20 – Kementerian Dalam Negeri
RI 21 – Kementerian Luar Negeri
RI 22 – Kementerian Pertahanan
RI 23 – Kementerian Agama
RI 24 – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI 25 – Kementerian Keuangan
RI 26 – Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
RI 27 – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI 28 – Kementerian Kesehatan
RI 29 – Kementerian Sosial
RI 30 – Kementerian Ketenagakerjaan
RI 31 – Kementerian Perindustrian
RI 32 – Kementerian Perdagangan
RI 33 – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
RI 34 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RI 35 – Kementerian Perhubungan
RI 36 – Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI 37 – Kementerian Pertanian
RI 38 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI 39 – Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI 40 – Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi
RI 41 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang
RI 42 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional