Melawan Kotak Kosong, Parpol Gagal Cetak Kader?  

0
231
Kotak Kosong Dijamin dengan UU Nomor 10 Tahun 2016

Jakarta, NAWACITAPOST- Pasca reformasi pemilihan kepala daerah bukan lagi ditentukan DPRD.  Parlemen daerah hanyalah syarat  seseorang ditetapkan sebagai calon dengan jumlah 20  persen kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Itu sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Pilkada Melawan Kotak Kosong Itu Realitas Politik

Setelah ditetapkan  sebagai calon kepala daerah. Maka harus bertarung dengan lawannya, bisa dengan pasangan  yang lain atau kalau tidak ada lawannya berarti melawan kotak kosong.

Dalam UU no 10 tahun 2016, melawan kotak kosong diperkenankan. Hal itu sebenarnya tak perlu diperdebatkan lagi. Namun mungkin  dibalik itu tidak baik untuk demokrasi karena rakyat tidak diberikan pilihan lain sehingga bisa di pastikan bahwa partisipasi pemilih sangat rendah sehingga kualitas demokrasi semakin mundur.

Selain itu Partai politik (parpol) juga dianggap gagal mencetak kader sebagai calon pemimpin di daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Tambahan kegagalan lainnya karena kecenderungan parpol pendukung mengusung nama dari parpol yang telah mempunyai kepastian persyaratan dalam jumlah kursi DPRD. Sedangkan parpol pendukung tidak mencapai syarat jumlah kursi DPRD .

Penentuan dan penetepan kandidat pemimpin daerah yang selalu dilakukan dari kantor pusat parpol dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP tersebut membangun kesepakatan politiknya dengan DPP lainnya, maka mau tidak mau berimbas kepada parpol di daerah.

Jika ini dilakukan bisa saja calon pemimpin daerah yang kualitas kepemimpinannya selalu diarahkan dan ditentukan, cenderung melahirkan dan melanjutkan hegemoni kekuasan yang otoriter..

Sehingga tujuannya  bisa dipastikan bahwa hubungan antara calon kepala daerah dengan partai politik adalah sebuah bangunan yang  transaksional dimana kepala daerah adalah pemilik modal dan hal ini bisa rawan terjadi korupsi,kolusi dan Nepotisme.

Hal itu hanya pandangan semata. Semoga saja kandidat pemimpin daerah melawan kotak kosong tidak melakukan hal-hal beretentang begitu mereka ditetapkan dan menang. Atau sebaliknya jika yang menang kotak kosong maka calon pemimpin daerah harus instropeksi diri. Disinilah gunanya Pilkada  sebagai sarana dan saluran rakyat  agar cerdas memilih surat suara kosong atau non surat suara kosong.