Komnas HAM, Ombudsman Telah Menjadi UU, Giliran BPIP

0
50

Jakarta, NAWACITAPOST–Supaya nilai Pancasila tidak mendangkal setelah reformasi perlu adanya suatu lembaga yang bisa membangkitan  nilai-nilai tersebut.

Baca Juga : Pemerintah Serahkan Konsep BPIP Ke DPR

Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui Paraturan Presiden (Perpres) No 7 tahun 2018 adalah salah satu jawabannya, demikian dijelaskan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho dalam acara Kompas TV melalui Zoom, Sabtu (10/7/2020).

BPIP juga bisa memberikan warna dan pemahaman kepada masayarakat tentang perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan  bermsayarakat, berbangsa dan  bernegara.

Supaya BPIP bisa menjangkau lebih jauh, Jamal mengusulkan lembaga ini diatur bukan dengan Perpres melainkan dalam bentuk Undang-Undang (UU). Alasannya, agar BPIP bisa berperan lebih aktif dan berwibawa juga sebagai respon atas laju perubahan dunia, khususnya perubahan sosial di Indonesia yang demikian cepat.

Rupanya usulan dari Jamal dikuatkan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang disampaikannya pada acara yang sama. Bahwa dalam konteks tata negara penguatan  kelembagaan melalui UU  adalah hal lazim. Bivitri melanjutkan kalau melalui sebuah peraturan itu tergantung pada konfigurasi pemerintahannya, bisa dilanjutkan atau tidak.

Langkah penguatan lembaga yang dulu di atur dalam non UU kemudian dikukuhkan menjadi UU sudah ada contohnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman yang dulu diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres). Sekarang dua lembaga tersebut dengan UU.

Lembaga BPIP yang saat ini melalui Perpres bisa juga nantinya diatur dengan UU. Dasarnya karena lembaga ini tujuannya jelas membumikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, itu nilai pentingnya  ungkap Bivitri .

Selain sebagai dasar negara, Pancasila itu perekat yang luar biasa, karena bisa mengatasi segala perbedaan yang ada di bumi pertiwi ini.

Bivitri berharap masyarakat jangan membayangkan BPIP sebagai lembaga penyelenggara penataran seperti pada era orde baru. Ia mencontohkan peran BPIP dalam implementasi Pancasila secara praktis yang kerap ditemui di lapangan. Misalnya Pancasila dalam konteks hak asasi manusia yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.

Kabar tentang konsep RUU BPIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang rencananya bakal  menjadi UU, dan sudah diserahkan pemerintah melalui Menkopolhukam Mafud MD kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (15/7/2020) di Gedung DPR RI.

Foto Mimbar Ki – Ka Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menkopolhuma Mafud MD sedang Menyampaikan ke Media Perihal Konsep RUU BPIP – HIP

Lebih dari itu BPIP bisa menjadi saluran bagi masyarakat luas untuk menyampaikan masalah-masalah. Kehadiran BPIP bisa menguatkan kemajemukan dan persatuan sesama anak bangsa dalam menangkal paham-paham radikalisme. Apalagi paham-paham seperti ini sudah masuk ke pendidikan formal dan non formal.