Mendagri Larang Kepala Daerah yang Maju Kembali di Pilkada 2020 Atau Petahana

0
1625
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Maju Kembali di Pilkada 2020 Atau Petahana

Jakarta, NAWACITAPOST- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang kepala daerah yang maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana, mencantumkan identitas pribadi pada kemasan Bansos untuk masyarakat.

Menurutnya, Bansos hanya perlu dituliskan nama institusi saja. Hal itu untuk mencegah pemanfaatan bansos demi kepentingan pribadi.

“Cukup institusinya. Misalnya bantuan sosial dari pemda kabupaten A, kabupaten B, tanpa mencantumkan nama dan gambarnya,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 13 Juli 2020.

Tito menyatakan sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk membuat aturan yang memuat larangan tersebut.

Baca Juga : Presiden Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Selain itu, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar tidak menyantumkan identitas pribadi di kemasan bansos.

“KPU saya minta membuat aturan itu, supaya Bawaslu bisa menyemprit mereka, kalau melakukan itu,” katanya.

Sanksi yang akan diterima petahana yang bandel, lanjut Tito, berupa sanksi administrasi hingga diskualifikasi.

“Sanksi saya mulai dari teguran sampai yang saya sampaikan tadi. Tapi, kalau Bawaslu, sanksinya jelas. Sanksinya bisa administrasi, bisa juga namanya itu diskualifikasi, bahkan bisa menjadi bahan sengketa pemilu,”tegas Tito.