Mendagri Larang Kepala Daerah yang Maju Kembali di Pilkada 2020 Atau Petahana

Selain itu, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar tidak menyantumkan identitas pribadi di kemasan bansos.

"KPU saya minta membuat aturan itu, supaya Bawaslu bisa menyemprit mereka, kalau melakukan itu," katanya.

Sanksi yang akan diterima petahana yang bandel, lanjut Tito, berupa sanksi administrasi hingga diskualifikasi.

"Sanksi saya mulai dari teguran sampai yang saya sampaikan tadi. Tapi, kalau Bawaslu, sanksinya jelas. Sanksinya bisa administrasi, bisa juga namanya itu diskualifikasi, bahkan bisa menjadi bahan sengketa pemilu,"tegas Tito.