Waspada! Telkomsel Dihuni Kelompok Radikal

0
703
Gedung Telkomsel

Jakarta, NAWACITAPOST-  Setiap Presiden pasti ada resistensi dari kelompok yang anti pemerintah, mulai dari Soekarno sampai Jokowi pun mengalami hal demikian.

Baca Juga : Baru Usia 34 Tahun, Sudah Jadi Orang Nomor 1 Telkom

Jokowi saat menjabat Walikota Solo pernah terlibat polemik dengan  Gubernur Jawa Tengah kala itu Bibit Waluyo. Hanya karena Jokowi menolak perubahan fungsi dari Pabrik Es Saripetojo,  yang berlokasi di Purwosari, Laweyan – Solo menjadi Mall.  Padahal,  Bibit sudah  menyetujui pembangunan Mall tersebut.

Seperti dikutip Tirto  pada Juni 2011, Bibit mengucapkan kata-kata dengan sebutan Walikota bodoh, kebijakan Gubernur kok ditentang. Tak hanya sampai disitu, rongrongan tenyata masih ada saat menjabat Gubernur Jakarta bersama Wakilnya Ahok. Sebut saja kelompok politisi yang meminta jabatan strategis yang  ditolak oleh Jokowi – Ahok, aksi mereka pun mencoba merangsek dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang tidak sesuai aturan, sampai-sampai pemakzulan akan diberlakukan.

Kemudian saat  ditetapkan sebagai calon presiden (Capres) Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres)  2014 yang didukung PDI Perjuangan, ditentang banyak kelompok salah satunya  Partai Politik Gerindra yang mengatakan Jokowi harus menyelesaikan 5 tahun sebagai orang nomor satu Jakarta (2012 -2017) .

Hembusan angin penolakannya semakin kencang tatkala Jokowi ditetapkan pemenang Pilpres 2014, unjuk rasa berbulan-bulan digelarnya,  hal itu bisa terlihat dari penjagaan gedung Pengadilan Pemilu – MK  yang dijaga super esktra ketat dari pihak keamanan terkait.

Masih di 2014, gangguan mereka menjelar juga ke parlemen. Jabatan ketua DPR yang jatahnya harus dari pememang pemilihan legislatif (pileg) sesuai kesepakatn dan didukung aturan hukum mereka cederai juga dengan tak menempatkan PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR, itu juga menjalar kepada penguasaan  hampir 80 persen jabatan Ketua Komisi di DPR.

Sedangkan Pilpres 2019 masih tetap ada, namun yang melakukannya bukan partai justru kelompok radikal. Anehnya kelompok anti Jokowi ini ternyata melakukan aksi resistensinya dengan dana dari yang dikelola pemerintah. Untuk melawan itu penunjukan  dan penempatan orang  nomor satu Bukalapak oleh Menteri BUMN Erick Tohir sebagai Direktur Business of Digital  Telkom disinyalir upaya pembersihan kelompok  radikal.

Hal ini  ditengarai adanya salah satu pimpinan Telkom setingkat manajer melalui instagramnya yang dikutip dari pemberitaan seword yang selalu mengundang  para penceramah radikal untuk ceramah di kantor Telkom. Kemudian sampai bocornya data Denny Siregar salah satu yang dilakukan kelompok ini, namun tanpa mereka sadari kejadian ini bisa menjadikan pintu masuk  untuk membersihkan paham-paham Radikal yang ada di perusahaan plat merah tersebut.