Tiga Kampus Dominasi Jabatan Komisaris BUMN, Adakah Yang Salah?

0
225
Tiga Kampus

Jakarta, NAWACITAPOST- Dalam tataran politik nasional, hanya  Parlemen  dan Presiden yang satu paket dengan Wakil Presiden dipilih, itu dilakukan pasca reformasi. Sedangkan Menteri dan Komisaris ditunjuk.

Baca Juga : Menteri BUMN Apresiasi dan memberikan Hadiah kepada Petugas KRL Penemu Uang 500 Juta

Hal tersebut dialami Jokowi,  persoalan jabatan Menteri  sudah final walaupun sempat diterpa isu ada dan tidaknya reshuffle. Nah ini yang  lagi ramai perebutan 6000 komisaris masih belum selesai dibicarakan jatah koalisi partai sudah pasti ada dengan alumni Perguruan Tinggi (PT) bergengsi yang selalu mewarnai jabatan tersebut,  andalan alumni ITB mencapai 14,83 persen. Alumni UGM menguasai 13,87 persen porsi direksi, sementara alumni Universitas Indonesia (UI) mengambil 8,61 persen, sisanya diluar 3 PT.

Tidak ada yang salah, selama  memenuhi unsur kapabilitas dan akseptabilitas,  serta perlu juga ditekankan tentang cinta NKRI dan Pancasila, maka itu sah-sah saja.

Namun sorotan datang dari Koordinator bidang Korupsi Politik Indonesia  Corruption Watch (ICW) Donal Fariz seperti diberitakan  lokadata bahwa jabatan Komisaris kerap identik dengan ‘kue politik’ yang dihadiahkan penguasa kepada orang yang punya kontribusi elektoral. Seperti anggota partai, tim sukses, relawan, hingga ormas yang berafiliasi dengan pemerintah,” ternyata masih tetap ada tegasnya.

Seharusnya  kata Donald  dalam proses pemilihan jabatan,  sejumlah asas harus dijadikan pedoman sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik. Di antaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Terlepas dari sorotan yang ada tersebut, namun perlu dicatat syarat-syarat jauh dari paham radikal dan rongrongan terhadap pemerintah yang sah dengan penyebaran hoaks dari sumber yang tidak jelas harusnya menjadi acuan penting juga terhadap penunjukan jabatan Komisaris dan Direktur. Hal itu nampaknya sedang dilancarkan Jokowi melalui menteri BUMN Erick Tohir.