Pemerintah Tolak Pembahasan RUU HIP, Mahfud MD : Tapi Kenapa Masih Ada Demo

Mahfud menyebut, pemerintah tidak setuju membahas RUU itu kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Kita tidak setuju kalau itu (Tap MPRS) tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme," ucapnya.

Dalam acara tersebut, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur, Hamid Syarif meminta DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP. Dia juga berharap kelompok keagamaan tidak terprovokasi terhadap segala hal yang memecah belah kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik sikap dari FKUB Jatim. Menurutnya, sikap itu bentuk penegakan nilai demokrasi yang harus terus dikembangkan. Apalagi dalam seruan moral tersebut ada semangat persatuan, penegakan nilai-nilai Pancasila, juga semangat menjaga kerukunan dan kesatuan.