Baca Juga : Tidak Terpilih Jadi Wagub DKI, PKS Sakit Hati Dengan Gerindra
Jika hitungannya dukungan DPR, maka kekuatan koalisi partai pengusung sudah menjamin Jokowi aman dan tak terganggu dalam mengambil kebijakan-kebijkan strategis yang perlu persetujuan parleman. Dari kalkutar politik ini memungkinkan Gerindra yang tidak berkeringat malahan pesaing kakek dari Jan Ethes di Pilpres 2019 ini bisa saja terdepak dari Istana, maka salah satu kantor Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Timur perlu ada penghuni baru.
Adanya reshuffle itu juga berhembus kencang ke telinga elit kader Gerindra, seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, bahwa pergantian Menteri adalah hak prerogratif Presiden Jokowi, bahkan wakil Ketua DPR ini menyatakan bahwa Jokowi tidak marah hanya bicara dengan suara keras dan tegas. Pendapat Dasco ternyata diaminkan Fadli Zon yang juga elit kader Gerindra dalam sebuah acara di TV swasta ketika ditanya oleh pembawa acara, menyatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden, sambil duduk dan mengangkat kedua tangannya dengan pasrah.
Lalu pertanyaannya, apakah suami dari Iriana Jokowi ini berani melakukannya. Reshuffle bisa saja dikatakan, namun ketika masuk dalam pembuktian berupa pencopotan, perlu tahapan-tahapan yang dilalui. Berhadapan dengan partai pengusung tak bisa dielaknya. Jika ini dilakukan maka kebijakan strategis negara tak berjalan mulus, sebab kebijakan itu harus ada persetujuan dari Senayan juga.
