M Nasir Anggota DPR  Tidak Terhormat Di Gedung Terhormat 

0
583
Muhammad Nasir, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat

Jakarta, NAWACITAPOST-Rapat  Dengar Pendapat (RDP)  pada 30 Juni 2020 antara Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi sumber daya energi dan lingkungan hidup dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) MIND ID, Orias Petrus Moerdak,  terjadi debat panas yang berujung pengusiran kepada Orias yang dilakukan anggota DPR Muhammad Nasir politisi asal Partai Demokrat (PD).

Baca Juga : Koalisi Nasionalis Solid, PKS dan Demokrat Tersudut

Pengusiran itu terjadi terkait soal hutang inalum. Kemudian Nasir menanyakan tentang  jaminan membayar hutang itu, maka dijawab oleh bos Inalum jaminannya adalah kepercayaan. Pertanyaan  soal jaminan itu diulang-ulang terus, dan jawabannya pun tetap sama, kepercayaan.

Seperti diungkapkan Kajitow Elkayeni  yang tersebar luas di media sosial, bahwa  “Persoalannya sebenarnya terkait hutang Inalum. Perusahaan ini adalah induk dari perusahaan pertambangan. Karena Inalum mengakuisisi Freeport, maka ia butuh modal. Jalan keluarnya dengan cara mengajukan Global Bond di pasar modal. Seharusnya Nasir  yang juga pengusaha harusnya paham tentang pasar modal, namun ia menyamakan surat utang di pasar modal itu dengan utang bank,” urainya.

Beringasnya kelakuan kakak kandung dari mantan Bendara Umum Partai Demokrat dalam sidang terhormat di Senayan, bisa dikategorikan preman pasar yang menagih upeti atau setoran ilegal kepada para pedagang. Padahal pedagang itu berjualan dengan legal.

Sebagai kader Demokrat, seharusnya  orang ini paham tentang sosok  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjadi Presiden selama 10 tahun dan Ketua Umum Demokrat selama 5 tahun,  dalam sikap etika poltik maupun sikap etika kebangsaannya ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono selalu mengedepankan panglima kesantunanya. Sikap santun dan diam SBY inilah yang harusnya terpatri dalam sanubari para kader partai berlogo bintang mercy segi lima.

Santer terdengar kasus Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 13 triliun rupiah yang terjadi saat Presiden keenam berkuasa, Lalu, apakah arogansi  itu untuk menutupi agar kasus Jiwasraya tidak berlanjut?   Namun, perlu dicatat anggota yang terhormat tak layak disebut terhormat jika makian, marah dan arogansi dipertontonkan dalam acara resmi dan terhormat.