Pertimbangkan Pandemi Covid-19, Jokowi Tunda Pemindahan Ibu Kota NKRI Baru ke Kalimantan Timur

0
51
Pertimbangkan Pandemi Covid-19, Jokowi Tunda Pemindahan Ibu kota NKRI Baru ke Kalimantan Timur

Jakarta, NAWACITAPOST – Pertimbangkan pandemi Covid-19, Jokowi tunda pemindahan ibu kota NKRI baru ke Kalimantan Timur. Tertuang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota negara (IKN).

Presiden Joko Widodo menandatangani beleid ini pada 13 April 2020 lalu.Perpres tersebut bertentangan dengan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pasalnya, Ayat 2 Pasal 21 menyebutkan bahwa pusat kegiatan di DKI Jakarta meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik. Selain itu, Jakarta juga masih menjadi pusat perekonomian hingga acara internasional.

Baca Juga : PPDB SMP Bandar Lampung 2020 Telah Dibuka Serentak

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Perpres 60/2020 tidak ada kaitannya dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpres murni mengenai tata ruang di wilayah Jabodetabenpunjur yang berdasarkan aturan sudah harus ditinjau setiap 5 tahun.

“Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun kedepan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau tidak,” katanya, mengutip keterangan resmi dari situs Sekretaris Kabinet, Senin (11/5/2020).

Pramono menyebut, bahwa DKI Jakarta secara hukum masih berstatus IKN. Dengan demikian pengaturan tata ruang yang terbit pada 13 April 2020 harus mengakomodasi hal tersebut.

Baca Juga : Komisi 1 DPRD Batam Sidak Disdukcapil Kota Batam, Utusan Sarumaha : Masyarakat Jangan di Persulit

Pemerintah pada sejak tahun lalu fokus membahas pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada akhir Februari 2020.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Softbank Group Corp akan menutupi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru. Pelaksanaan mega proyek bernilai Rp466 triliun tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini seiring dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan APBN untuk penanganan Covid-19.