Pemerintah Segera Tertibkan Kelompok Radikal Di ASN dan BUMN

0
108
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo

Jakarta, NAWACITAPOST-Khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Faham ini jika ada di Indonesia yang  penduduknya majemuk tak bisa  diterapkan.

Baca Juga : DERADIKALISASI DAN MENG-INDONESIA-KAN SEL TIDUR ISIS

Bahkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawah naungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo  hingga pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  untuk segera menertibkan para aparatur yang mendukung berdirinya negara khilafah.  Bahkan, Yaqut khilafah ini  berbahaya dan bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan benegara sesama anak bangsa. Walaupun tak merinci berapa banyak pejabat teras  ANS dan BUMN yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah, namun itu diakui oleh Yaqut ada. Namun,  saya belum tahu  kelompok-kelompok itu mengusung ideologi khilafah, imbuh anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ansyor  dan seluruh komponen anak bangsa yang jiwanya  Bhineka Tunggal Ika tak akan bisa bersatu, apalagi bersinergi, itu ibarat api dan minyak, jauh dari harapan untuk melakukan hal-hal positif, maka dari itu dia  organiasi yang dipimpinnya ini selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok radikal.

Menurut Gus Yaqut, GP Ansor maupun Banser pasti membantu pemerintah melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau dengan label NKRI Bersyariah. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali berbenturan dengan kelompok tersebut dalam berbagai kesempatan. Sehingga kelompok ini bila dibiarkan akan mengganggu stabilitas negara.