Tata Kelola Keamanan Laut di Indonesia belum Berjalan Optimal

0
205
Tata Kelola Keamanan Laut di Indonesia belum Berjalan Optimal

Jakarta, NAWACITAPOST- Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut tata kelola keamanan laut di Indonesia belum berjalan secara optimal. Tumpang tindih kebijakan hingga proses hukum di perairan Indonesia kerap terjadi antara satu lembaga dengan lembaga lain.

Padahal menurutnya, tata kelola keamanan laut yang ideal mestinya dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma hingga penyederhanaan peraturan lantaran di laut sendiri ancaman dari berbagai sisi masih kerap terjadi.

“Proses tata kelola keamanan laut ini (harusnya) dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal,” kata Aan, Selasa (23/6).

Baca Juga : Dinilai Tak Becus, DPRD Batam Beri Rapor Merah kepada Pemkot Batam

Lagi pula kata Aan, ancaman kemaritiman yang kerap menyerang Indonesia dari sisi laut masih banyak. Setidaknya, kata Aan, ada delapan bentuk ancaman faktual dan potensial yang bisa terjadi di laut.

Ia menyebut kedelapan ancaman ini yakni pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, trans organized crimeillegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi.

“Dari bentuk ancaman tersebut, invasi merupakan ancaman yang paling kecil terjadi (least likely) meskipun berbahaya terhadap kedaulatan,” kata Aan.

Sementara itu, ancaman yang paling sering terjadi adalah IUUF dan trans organized crime. Keduanya, kata Aan, bahkan menjadi ancaman paling berbahaya karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang.

Kemudian ia juga menjelaskan strategi maritim ini bertumpu pada presence at sea sebagai strategi keamanan maritim, explore the sea sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritim.