Mahfud MD : Pemerintah Sepakat menunda RUU Haluan HIP

5
299
Mahfud MD : Pemerintah Sepakat menunda RUU Haluan HIP

Jakarta, NAWACITAPOST- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun twitter resmi miliknnya @mohmahfudmd.

Baca Juga : Menkeu Bisa Hindari Resesi Apabila Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal ketiga

“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya,” demikian kicauan Mahfud di akun Twitter-nya, Selasa (16/6) pukul 14.49 WIB.

Tak hanya menunda, kata Mahfud, pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul pembahasan RUU tersebut agar berdialog dengan masyarakat dulu.

“Meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Mahfud.

Di satu sisi, Mahfud menegaskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin saat ini lebih fokus dalam penanganan Covid-19, alih-alih berpolemik dengan RUU tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi polemik. Sejumlah pihak mengkritik substansi yang tercantum dalam draf RUU yang pertama kali diusulkan anggota parlemen tersebut.

Baca Juga : PT Pertamina Batalkan Kerja Sama dengan Saudi Aramco

RUU HIP, meski dinilai memuat banyak kontroversi, justru disetujui pembahasannya oleh mayoritas partai politik di DPR. Sejauh ini, 7 fraksi setuju RUU HIP dibahas lebih lanjut. Demokrat menolak, PKS setuju dengan catatan.

PKS mendesak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan jika tak direvisi secara fundamental dengan memperhatikan catatan kritis sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan masyarakat.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan RUU HIP bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurutnya, konstruksi RUU HIP mengarah pada reduksi makna sila-sila dalam Pancasila yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Comments are closed.