Ketika Masjid Istiqlal kembali dibuka, Jokowi : Protokol Kesehatan diberlakukan Ketat

1
138
Ketika Masjid Istiqlal kembali dibuka, Jokowi : Protokol Kesehatan diberlakukan Ketat

Jakarta, NAWACITAPOST- Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta protokol kesehatan diberlakukan ketat ketika Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk umum pada era kenormalan baru (new normal).

“Tadi saya titip untuk disiapkan protokol kesehatan hingga nanti pada saat kita melaksanakan sholat di Istiqlal semua aman dari Covid,” kata Jokowi saat meninjau kesiapan new normal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2020).

Jokowi mengatakan Masjid Istiqlal akan kembali dibuka untuk umum pada Juli 2020. Hal itu berdasarkan keterangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Jokowi menuturkan, kunjungannya ke Istiqlal hari ini guna memastikan progres renovasi besar masjid tersebut. Sampai hari ini perkembangannya sudah mencapai 90%.

Renovasi Masjid Istiqlal akan rampung pada awal Juli 2020. Waktu penyelesaian diakuinya memang agak mundur karena adanya pandemi corona atau Covid-19.

“Apakah setelah selesai (renovasi) akan dibuka? Belum kita putuskan. Tapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka pada bulan Juli,” ucap Jokowi saat meninjau kesiapan new normal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2020).

Baca Juga : Per Tanggal 2 Juni 2020, Warga Jatim Positif Corona Capai 5.135 Kasus

“Tapi keputusannya nanti ada di bapak Imam Besar,” tambah Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi Virus Corona.

Menag menggarisbawahi, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/RT, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19.

Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing.

“Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan,” jelasnya.