Dalam suratnya, Forum Risalah Jakarta menyatakan bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian sangat berat berupa kejutan kesehatan masyarakat dan kejutan resesi ekonomi. Yang harus diutamakan pemerintah dalam situasi ini adalah keselamatan rakyat.
"Kedua, keputusan pemimpin negara haruslah diarahkan pada keselamatan jiwa bangsanya. Ketiga, kemampuan manajemen untuk mengatasi krisis saat ini haruslah mendahulukan landasan ideal kepemimpinan, bukan hanya mengandalkan fungsi-fungsi sistem yang telah ada," demikian surat terbuka, Rabu (1/4).
Atas dasar itu, Forum Risalah meminta agar pemerintah memperhatikan lima hal pokok dalam penanganan wabah corona yang saat ini telah menjangkiti lebih dari 1.600 jiwa warga Indonesia.
Lima hal pokok itu antara lain kerja sama seluruh lapisan masyarakat; tercukupinya pengadaan sarana dan alat kesehatan; terpenuhinya kepatuhan hukum semua pihak saat keadaan luar biasa; terjaminnya keamanan sosial dan masyarakat pekerja; terpenuhinya kerja sama internasional dan asistensi negara lain.
Salah satu penggagas yang juga merupakan fasilitator Risalah Jakarta, Alisa Wahid mengatakan saat ini diperlukan kepastian sarana dan prasarana demi menunjang penanganan Covid-19 ini.
Baca Juga : Wartawan Datang Audiensi, Bupati Nias Utara Terkesan Menghindar
Misalnya dengan pembangunan sejumlah rumah sakit darurat di pusat dan daerah yang diikuti dengan penambahan keperluan alat-alat kesehatan.
"Jika perlu, siapkan rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19 secara ringan. Izinkanlah rumah sakit yang telah menyatakan siap untuk melakukan rapid-test dan percepatlah perolehan hasil tesnya," kata Alisa.
Dia juga meminta penerapan teknologi manajemen data agar setiap rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Manajemen data juga diperlukan agar rumah sakit dan pemerintah baik pusat dan daerah berintegrasi dengan baik.
Lagi pula, kata Alissa, keadaan saat ini bisa disebut sebagai keadaan luar biasa, khususnya dalam hal darurat kesehatan masyarakat.
Situasi darurat saat ini, menurut Alissa dapat dinyatakan oleh negara dengan menerapkan hukum dan standar internasional yang berlaku. Kebijakan pembatasan, misalnya jika diharuskan tinggal di rumah, harus disertai penegakan hukum yang benar dan adil.
