Jakarta, Nawacitapost – Seiring dengan pelarangan mudik, pemerintah juga harus menyiapkan bantuan untuk para perantau yang bekerja di sektor informal. Pasalnya, di tengah wabah corona, makin sulit untuk mereka mendapatkan uang di Jakarta. Demikian hal itu diungkapkan Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jum’at (27/3).

Kendati Pemerintah telah mempertimbangkan opsi larangan untuk melakukan mudik lebaran, khususnya yang berada di Jabodetabek, yang sesungguhnya dilakukan demi menekan penyebaran virus corona ke banyak daerah.

Tapi menurut anggapan pengamat tersebut terhadap calon mudik yang gagal diberangkatkan, sebaiknya diberi bantuan melalui anggaran mudik gratis yang telah dibatalkan. Bahkan bantuan bisa berbentuk voucher untuk membeli sembako, apalagi waktu sudah mendekati hari raya idul fitri.

Namun dikatakan Djoko terhadap masyarakat yang telah mengikuti program mudik gratis tahun lalu harus diprioritaskan. Bahkan pemerintah juga bisa bekerja sama dengan sektor ritel, khususnya mini market sehingga voucher bantuan dengan mudah bisa digunakan.

“Di saat Lebaran, masyarakat masih bisa melakukan video call dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Pemerintah juga dapat memberikan keringanan biaya penggunaan telpon seluler,” ungkap Djoko.

Djoko juga mengatakan, peristiwa mudik ‘colong start’ tak bisa lagi dihindari. Pasalnya, perantau yang bekerja di sektor informal sudah tidak lagi memiliki pekerjaan, sementara biaya hidup di Jakarta sangat besar.

“Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Secara alamiah akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan,” kata Djoko.

“Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar,” ujarnya.

Baca juga :  Kubu Moeldoko Menang, AHY Semakin Terancam dari Demokrat