Menkeu Akan Tindak Oknum Bila Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

0
231
Menkeu, Sri Mulyani menyatakan akan memperluas fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan untuk meringankan beban hidup mereka dari tekanan  virus corona. Sebelumnya, fasilitas hanya diberikan kepada karyawan sektor manufaktur.

Jakarta, Nawacitapost – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan akan menindak tegas bagi oknum yang berani melakukan korupsi anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19. Termasuk yang mendompleng pengadaan alat kesehatan terkait penangkalan virus corona, demi kepentingan pribadi.

“Meskipun kita darurat dan harus melakukan cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” kata Sri Mulyani dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, OJK dan BI melalui konferensi video di Jakarta yang telah dilansir Antara dan JPNN, Jumat (20/3).

Ia pun mengingatkan, bahwa tindakan melawan hukum itu katanya akan mengacaukan upaya menolong masyarakat di tengah kondisi yang darurat yang menurutnya memiliki tingkat urgensi tinggi dari imbas virus corona jenis baru ini.

Selain dua hal itu, Sri Mulyani juga tidak ingin ada pendompleng baik di sektor riil ketika pengadaan alat kesehatan maupun di sektor pasar keuangan seperti saham dan forex.

“Kami akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal itu untuk memanfaatkan situasi ini,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak prioritas dan merelokasi kepada belanja untuk penanganan virus corona.

Menkeu menyebutkan pemerintah memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 salah satunya dari relokasi anggaran dari pos yang prioritasnya masih bisa ditangguhkan.

Untuk anggaran kementerian/lembaga, Menkeu Sri Mulyani menghitung total anggaran yang bisa direalokasi untuk penanganan COVID-19 ini mencapai sekitar Rp62 triliun.