doto. dok. Setkab

Jakarta, Nawacitapost – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa usaha perikanan memiliki 4 aturan Peraturan Menteri (Permen), yaitu Permen No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Penangkapan Republik Indonesia, Permen No.12 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen No.23 Tahun 2013, dan Permen No.54 Tahun 2014.

“Harapannya dengan Permen yang empat menjadi satu ini akan terjadi penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan tata kelola penangkapan ikan di Indonesia. Ini diharapkan nanti akan memudahkan dalam percepatan perizinan, karena memang walaupun permasalahan kita sudah dapat izin dalam waktu 1 jam,” ujar Menteri KP saat memberikan keterangan melalui video conference, Kamis (19/3).

Lanjut Edhy, pemanfaatan sumber daya perikanan zona ekonomi eksklusif, dimana laut-laut terbatas selama ini tidak ada kapal Indonesia, diharapkan akan dipenuhi dan di laut lepas, Indonesia masih punya hak untuk menangkap namun belun dimanfaatkan.

“Cukup besar tinggal nanti dihitung, makanya sekarang perlu rutin untuk negosiasi lagi dengan luar negeri yang mengatur seperti RFMO kapal-kapal Indonesia yang akan dibolehkan nanti,” kata Menteri.

Lebih lanjut soal pengaturan jalur dan penangkapan penempatan alat tangkap ikan, menurut Menteri KP, selama ini yang diributkan tentang cantrang, kenapa cantrang, dan bagaimana cantrang.

“Nah ini kita akan atur, kita kan kelola sehingga akan melakukan revisi Permen Nomor 71 tahun 2014 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia,” imbuh Menteri KP.

Lebih lanjut diharapkan Edhy, tidak akan ada lagi dualisme antara nelayan modern, tradisional yang merusak atau yang tidak. Ia pun menegaskan secara prinsip nanti akan diatur dan bisa dimanfaatkan lautnya tanpa harus merusak sumber daya laut.

Baca juga :  Polri Kirim Tim Psikologi Sumber Daya, Bantu Pulihkan Mental Masyarakat NTT

Soal pengaturan kapal angkut ikan hidup, Menteri menandaskan ada satu Permen KP No.15 Tahun 2016, kemudian disempurnakan menjadi Permen 32 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Ini menjadi banyak perdebatan juga katanya.  Namun dijelaskan Edhy Prabowo, sebelumnya banyak pelaku budi daya kerapu di pesisir Indonesia, akibatnya tidak bisa lagi membawa dan menjual kerapunya dengan mudah.

“Sekarang dengan ada pembatasan kapal ini sehingga nelayan si pembudi daya ini tidak mudah untuk menjualnya. Nah kita harapkan dengan ini para pembudi daya yang kerapu ini akan bangkit lagi,” kata Edhy.

Masih diungkapkan Menteri KP, industri budi daya sesuai dengan arahan Presiden untuk ditingkatkan dan revisi APBN dengan pergeseran anggaran sebanyak Rp300 miliar dari beberapa Dirjen yang di pusatkan kepada bidang budidaya sudah dilakukan. Harapan Menteri akan terus mendorong pertumbuhan di sektor budi daya di Indonesia. Namun yang paling penting baginya harus hati – hati dan tidask menimbulkan konflik setelah Presiden memberikan arahan.

“Intinya harus ada jalan keluar, benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat nelayan, pembudi daya, petambak garam, maupun petambak pembudi daya yang terkait,” imbuh Menteri KP Edhy.