Foto. Dok. Okezone
Jakarta, Nawacitapost – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Evi Novida Ginting Manik dari jabatannya secara tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Pemecatan komisioner Evi menjadi pukulan berat kedua kalinya bagi KPU di tengah upaya lembaga penyelenggara pemilu ini meraih kepercayaan publik. Sebelumnya KPU diterpa badai saat salah satu komisionernya, Wahyi Setiawan, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penerimaan suap dari salah satu calon anggota legislatif (Caleg) pada Januari lalu.
Padahal di saat KPU mencoba memulihkan integritas menjelang plaksanaan Pilkada Serentak 2020 September mendatang, DKPP membuat putusan pemecatan yang kembali mencoreng lembaga penyelenggara pemilu.
Pemecatan Evi tertuang dalam putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dibacakan kemaren di Jakarta, Rabu (18/3). Dalam putusan tersebut Evi dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi isi dari salinan putusan DKPP.
Selain Evi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada seluruh komisioner KPU, yakni teradu I Ketua KPU merangkap anggota Arief Budiman, teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, teradu IV Ilham Saputra, teradu V Viryan Azis, dan teradu VI Hasyim Asy’ari. Sanksi berupa peringatan juga diberikan kepada komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat.
“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini terhadap teradu VIII, teradu IX, teradu X, dan teradu XI paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” demikian putusan DKPP.
Putusan ini dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum kemarin oleh Muhammad selaku pelaksana tugas ketua merangkap anggota DKPP, serta Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai anggota.
DKPP berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti putusan pemberhentian tetap terhadap Evi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.
Baca juga :  Tinjau Persemaian Rumpin, Presiden Jokowi: Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim