Cegah Corona, Kalimantan Timur Terapkan ‘Local Lockdown’

0
320

Jakarta, Nawacitapost – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberlakukan kebijakan local lockdown selama 2 pekan yang dimulai Selasa, 17 Maret 2020. Langkah ini diambil sebagai tindakan antisipatif terhadap kasus COVID-19 di berbagai negara.

Dilansir dari akun Instagram resmi Pemprov Kaltim, kebijakan local lockdown ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor saat memimpin rapat terbatas tindakan antisipasi COVID-19 di Ruang Malinau Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Senin kemarin (16/3).

Keputusan ini diambil Pemprov Kaltim kata Isran Noor, sebagai langkah mengurangi berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, maupun kegiatan yang sudah teragendakan.

“Kita akan mengadakan sebuah situasi yang disebut dengan local lockdown,” kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada saat mengadakan konferensi pers seusai rapat (16/3).

Namun dijelaskan Hadi, Local lockdown tersebut dimaksud untuk mengurangi aktivitas di luar yang melibatkan banyak orang.

“Kalau lockdown pengertian sesungguhnya tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Kita sebut sebagai local lockdown, mengurangi seefektif mungkin aktivitas di luar,” pungkasnya.

Berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang pun sudah mulai dikurangi oleh Pemprov Kaltim salah satunya seperti meliburkan proses aktivitas belajar mengajar di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kita sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk meliburkan selama 2 minggu sampai akhir Maret semua aktivitas pembelajaran termasuk menunda UN (ujian nasional) karena memang sudah ada surat edaran dari Kemdikbud bahwa belajar mengajar diliburkan jadi otomatis ujian juga diliburkan,” imbuhnya

Hadi juga menghimbau kepada masyarakat Kaltim untuk mengurangi dan menunda sementara aktivitas-aktivitas di luar yang tidak seberapa penting, karena langkah ini diambil oleh Pemprov Kaltim sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 yang sudah masuk ke wilayah Indonesia.

“Kita ini antisipatif, jangan sudah positif (COVID-19) baru kita mengambil keputusan,” tutur Hadi.

Di tempat terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat virus corona. Dalam Surat Keputusan bernomor 13.A Tahun 2020, Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan memperpanjang keadaan darurat ini dari 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020.

Dalam Keputusan ini disebutkan pemberlakuan perpanjangan ini karena penyebaran virus semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

“Kementerian Kesehatan mencatat hingga saat ini ada 134 orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Lima di antaranya meninggal akibat kompilasi penyakit. Selain itu, delapan orang dinyatakan sudah negatif,” jelasnya.