DPR Ingatkan Menko PMK : Soal Jodoh Urusan Pribadi Bukan Urusan Negara

1
242
DPR Ingatkan Menko PMK : Soal Jodoh Urusan Pribadi Bukan Urusan Negara

Jakarta, NAWACITA- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily tak sepakat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal fatwa perkawinan antara orang kaya dan orang miskin.

Menurut Ace, negara tak perlu masuk sampai ke ranah perjodohan. Perkawinan merupakan hak privat warga negara.

“Soal memilih jodoh itu urusan pribadi, tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan se-kufu’ (setara) juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran,” kata Ace, Jumat (21/2).

Ace memaklumi jika Muhadjir melontarkan pernyataan itu sebagai selingan atau intermeso. Namun dia menilai pernyataan itu tidak tepat karena Muhadjir bagian dari negara.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga memahami niat Muhadjir untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, menurutnya, banyak cara lain yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu.

Baca Juga : Gabungan Mahasiswa, Buruh, dan LSM Lakukakan Aksi Turun ke Jalan Tolak RUU Ciptakerja

“Lebih baik pemerintah mencari cara dan strategi yang tepat agar bagaimana kita dapat menanggulangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan rakyat,” ucap Ace.

Sebelumnya, Menko PMK melontarkan wacana agar Menteri Agama Fachrul Razi membuat fatwa agar orang kaya menikah dengan orang miskin.

Menurut Muhadjir fatwa itu bisa mengatasi masalah kemiskinan baru dan tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.

Kufu atau kafa’ah adalah konsep dalam ilmu fikih Islam yang mengatur kesetaraan antarpasangan. Ada perbedaan di kalangan ulama terkait penafsiran hal tersebut.

Comments are closed.