“Jakarta” Diskemakan Menuju RI-1

16
167
Jakarta, NAWACITA - Waktu era jokowi sebagai Gubernur DKI, dia focus kepada program blusukan ke daerah kumuh. Dia juga berusaha melakukan revitalisasi pasar. Meminta Rusun yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan ke DKI dalam rangka relokasi dan penataan wilayah kumuh.
"Jakarta" Diskemakan Menuju RI-1

Jakarta, NAWACITA – Waktu era jokowi sebagai Gubernur DKI, dia focus kepada program blusukan ke daerah kumuh. Dia juga berusaha melakukan revitalisasi pasar. Meminta Rusun yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan ke DKI dalam rangka relokasi dan penataan wilayah kumuh. Itu cara Jokowi untuk merebut hati rakyat bawah. Kemudian untuk merebut hati rakyat menengah dan Atas, Jokowi meng eksekusi proyek MRT. Ini jadi fenomenal sekali. Karena Gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun MRT walau studi kelayakan sudah 10 tahun lebih dibuat.

Baca Juga: Investasi UEA untuk Indonesia Bernilai Rp 314 Triliun

Jokowi juga meng eksekusi proyek Tanggul Raksasa sebagai solusi penataan wilayah pantura Jakarta dan pengendalian banjir. Diapun mengeksekusi normalisasi sungai yang direncanakan oleh Foke dan SBY. Begitu cara Jokowi berpolitik. Orang miskin disayangi, dan orang kaya dirangkul. Tapi dampaknya memang APBD DKI habis untuk melaksanakan program tersebut. Tidak ada peluang bermain main dengan DPRD, karena Jokowi mengikat kerjasama dengan KPK untuk melakukan pengawasan anggaran. DKI merupakan satu satunya Pemrof yang menggandeng KPK untuk tertip anggaran. Hal ini dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot tanpa mengubah sama sekali program yang sudah di eksekusi oleh Jokowi.

Ketika era ABAS, dilema terjadi. ABAS punya dua pilihan, melanjutkan program Jokowi atau mengubahnya? Kalau mengikuti program Jokowi, dia akan berhadapan dengan DPRD dan elit partai. Maklum Jakarta sumber uang mudah untuk dana kampanye tahun 2024. Pada tahun 2024 , peluang menjadi terbuka bagi siapa saja. Tentu partai tidak mau kehilangan peluang bertarung dalam pemilu 2024. Engga ada uang, akan kalah mudah. Kalau dia mengubahnya, maka anggaran akan terbuka untuk di negosiasikan dengan DPRD. Aksi berbagi akan terjadi dengan begitu apiknya. Tapi karena itu tidak ada program yang menyentuh orang miskin dan orang kaya.

Diantara dua pilihan itu ABAS memilih pilihan kedua, Yaitu mengubah program Jokowi. Dari perubahan program itu, ABAS bisa menguntungkan Developer akibat dibatalkannya program reklamasi, sehingga potensi pajak sebesar Rp. 300 triliun yang harus dibayar developer tidak ada lagi. Tapi apakah itu gratis? tidak. Ada deal antara partai dengan developer. Tentu bukan uang kecil deal itu. Dari program normisasi sungai, triliunan dana bisa dihemat dan dialihkan ke program yang mudah dibagi kepada elite partai. Apa program itu? Kepala Dinas DKI jagonya merekayasa program yang mudah dibancakin dan tidak terdeteksi KPK.

Baca Juga: Kunjungan “Big Brother” Jokowi ke Abudhabi

Lantas gimana dengan rakyat? Soal orang miskin itu ada ormas yang dibina dari dana Bansos untuk menjadi corong politik Pemda untuk menghiburnya “ Kemiskinan ini terjadi karena Jokowi presiden nya. Tunggu aja ABAS jadi Presiden. Hidup kalian akan makmur. Karena dia pilihan ulama”. Ya mereka menanamkan hope lewat retorika, tanpa karya. Untuk menghibur, rakyat dilegitimasi merampas trotoar dan jalan milik publik untuk dagang. Membiarkan orang tinggal di bantara kali dengan program Naturalisai Sungai. Mendukung aksi kolosal atas nama agama. Kalau banjir, yang salah tetap saja Jokowi.

Kepada kelompok menengah atas, ABAS memberikan kebebasan bisnis hiburan malam, bahkan memberikan penghargaan. Pajak hiburan, F&B diperlonggar pengawasannya sehingga semua pengusaha happy. Dana fasum terutang developer tidak ditagih seperti cara Ahok nagih. Walau karena itu APDB defisit, tetap saja yang disalahkan Jokowi. ABAS memang smart, tetapi smart secara politik untuk menjadi RI-1. Culas!

Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)

16 KOMENTAR