Partai Gerindra DKI Ajak Korban Banjir Untuk Lakukan Aksi Class Action

2
59
Partai Gerindra DKI Ajak Korban Banjir Untuk Lakukan Aksi Class Action

Jakarta, NAWACITA- Partai Gerindra DKI mengajak korban banjir untuk melakukan aksi class action menuntut Presiden Jokowi. Pihak istana menilai hal itu bukanlah hal yang tepat.

“Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Jadi banjir di Jakarta itu memang terkait dengan daerah-daerah lain terutama Bogor. Jadi memang harus ada satu penyelesaian yang menyeluruh dari mulai dataran tinggi Bogor, puncak sampai Jakarta,” ujar tenaga ahli utama KSP kedeputian komunikasi politik, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, Jokowi telah mengambil langkah komprehensif. Donny menilai Jokowi tidak menyalahkan daerah manapun terkait musibah banjir.

“Jadi saya kira Presiden mengambil langkah yang bijak. Dia tidak menyalahkan siapapun. Beliau tak memainkan retorika mengenai siapa yang harusnya bersalah,” tutur Donny.

Baca Juga : Kementerian ESDM Ubah Skema Penyaluran Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

“Tapi bagaimana banjir di Jakarta bisa diatasi satu pendekatan komprehensif, bagaimana di Bogor. Aliran air dari Bogor ke Jakarta bisa diperlambat dengan membuat bendungan-bendungan. Kemudian dibuat gorong-gorong yang besar, paneling sampai ke laut, daerah resapan, di Jakarta alih fungsi lahan sudah masif sehingga tak bisa air diserap ke tanah karena tanah sudah menjadi semen dan beton jadi paling tidak sumur resapan di perbanyak supaya air hujan langsung ke tanah,” ujar Donny.

Jokowi, sebut Donny, langsung bergerak dengan memanggil menteri, gubernur, walikota, dan bupati terkait untuk mendiskusikan penanganan banjir. Donny mengklaim Jokowi merupakan pribadi yang mengutamakan pemecahan masalah secara cepat dari pada beretorika.

“Yang penting problem solve, warga DKI bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa kebanjiran lagi. Yang penting adalah kualitas hidup dari warganya khususnya yang ada di ibu kota, menyelematakan manusia itu menjadi hukum tertinggi bagi beliau jadi keselamatan, kesejateraan hukum tertinggi yang harus jadi pegangan pejabat,” tutur Donny.