Jakarta, NAWACITA - Walau sama sama Asuransi, namun kasus ASABRI dan Jiwasraya berbeda. Dalam hal ASABRI adalah Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kasus ASABRI dan JIWASRAYA, Beda

Jakarta, NAWACITA – Walau sama sama Asuransi, namun kasus ASABRI dan Jiwasraya berbeda. Dalam hal ASABRI adalah Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawas ASABRI adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan auditor independen di bawah koordinasi Kemenhan. Secara tekhnis ASABRI itu PT ( Persero) dibawah Menteri BUMN.

Baca Juga: Skandal ASABRI

Nasabah ASABRI murni Asuransi sosial. Jadi beda dengan Jiwasraya yang dibawah OJK sebagai pengawas, dan sebagian nasabahnya ikut dalam program investasi. Apapun penyelesaian soal ASABRI, kepentingan nasabah harus dibela. Engga boleh kepentingan nasabah dikorbankan hanya karena membela segelintir orang saja. Apalagi mereka adalah prajurit, yang gajinya engga gede banget. Kasihanlah kalau sampai prajurit engga dapat pensiun. Apalagi Rp. 10 T itu engga sedikit loh. Artinya pemerintah harus bailout sebelum ada keputusan pengadilan. Berhentikan semua direksi dan dewas ASABRI. Perbaiki sistem pengawasan yang ada agar tidak terulang lagi pembobolan seperti sebelumnya.

Bagaimana dengan pihak yang terlibat sehingga merugikan ASABRI begitu besar? Menurut saya, pelaku selain direksi dan Dewas ASABRI, ada juga pihak swasta. Uang terbesar mengalir ke pengusaha swasta. Ini harus tangkap dulu dan sita hartanya dengan skema PBG. Saya kenal pengusaha dimaksud. Uang sebesar Rp 5 T dia punya untuk bayar kerugian ASABRI. Tinggal sisanya dengan menjual portfolio ASABRI agar jadi uang kas dan mengembalikan kerugian. Jumlah bisa mencapai Rp. 5 T. Jadi sebetulnya pemerntah tidak keluar uang dari bailout ASABRI.

Baca Juga: Membongkar Jiwasraya

Masalah ASABRI bukan masalah besar. Karena pelakunya engga banyak dan terlokasir kepada pengusaha itu itu saja. Namun menjadi besar kalau pemerintah tidak bisa tegas kepada pengusaha dimaksud. Nah ini jadi repot. Karena negara harus bayar lewat APBN. Apakah bijak? Kalaupun di bailot, dimasa datang tetap akan terjadi lagi. Karena ini cara mudah merampok APBN lewat skema investasi dana pensiun milik publik, yang gilirannya menjadi tanggung jawab negara kalau terjadi mismanagement.

Baca juga :  Tanah Dipagar PT GOCI, Warga Dukuh Pakis Lapor ke Dewan

Semoga masalah ASABRI ini selesai tanpa dipolitisir. Tempatkan dalam konteks hukum perdata dan pidana. Kita akan kawal kasus ini demi menyelamatkan uang rakyat dan nasabah ASABRI.

Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.