"Jadi sekarang untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China sudah keluar. Jadi kita sekarang tidak akan ribut-ribut lagi soal pelanggaran hak berdaulat," kata Mahfud di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
"Nampaknya sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak menghidupkan AIS-nya tuh automatic identification system, biasanya kemarin kan sangat provokatif masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nantang, sekarang sudah nggak ada sudah di luar semua," sambungnya.
Baca Juga : TNI : Tak Ada Lagi Nelayan China Ilegal ke Natuna
Oleh karena itu, Mahfud meminta nelayan di Natuna kembali beraktivitas seperti biasa.
"Kita ndak usah ribut-ribut lagi. Kita isi Natuna itu sekarang dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara lebih proporsional, daripada kosong," teganya.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan kapal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan bapak Presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).
Dia menduga kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, China.
"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-backup oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," katanya.
