Jakarta, NAWACITA - Tahun ini target penerimaan pajak meleset jauh dari yang ditetapkan. Kemungkinkan defisit akan melebar diatas 2,2% dari PDB. Ini jangan dianggap enteng.
Saat Ekonomi Indonesia Tersandera oleh Kadrun

Jakarta, NAWACITA – Tahun ini target penerimaan pajak meleset jauh dari yang ditetapkan. Kemungkinkan defisit akan melebar diatas 2,2% dari PDB. Ini jangan dianggap enteng. Dampaknya bukan hanya soal pemasukan tetapi juga target pertumbuhan diatas 5% tidak akan tercapai. Bayangkanlah, selama lima tahun Jokowi berkuasa, pertumbuhan diatas 5% tidak memberikan dampak gairah ekonomi yang significant kecuali gebyar pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN. Apalagi kalau sampai pertumbuhan turun dari sebelumnya. Memang sebelumnya Investasi tumbuh pesat tetapi tidak masuk ke sektor real yang menampung angkatan kerja luas seperti industri. Tetapi itu tetap sebagai prestasi yang patut diacungkan jempol. Karena disaat negara lain pertumbuhan dibawah 5% , kita masih bisa diatas 5%.

Baca Juga: Isu Uighur Sulap Xinjiang jadi Objek Wisata

Era konsolidasi fiskal dan reformasi anggaran sudah cukup di periode pertama. Engga perlu lagi terus berkutat di sana. Saat sekarang adalah focus kepada penetrasi kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan. Kata kuncinya hanya dua yaitu, meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi. Untuk kedua hal ini, bagaimanapun kita butuh dukungan dari luar. Saat sekarang yang commit dan berambisi memberikan dukungan adalah China. Sementara AS dan Eropa sedang kena flue akibat badai krisis yang belum reda.

Beberapa asset Management bermarkas di Hong Kong, tahun ini sudah mulai menuntaskan negosiasi yang tertunda untuk pengambil alihan Jalan Toll dan pembangkit listrik. Ada juga yang sudah masuk financial closing bersama mitra lokal untuk pembangunan kawasan industri dan pusat smelter. Namun dari yang direncanakan China masuk ke Indonesia, realisasinya masih kecil bila dibandingkan negara lain. Saya dengar kabar dari pemerintah tahun depan akan ada antrian pengusaha China untuk relokasi pabrik ke Indonesia. Namun sampai saat sekarang yang saya tahu dari teman teman, China masih wait and see. Belum nampak aplikasi masuk ke BKPM. Mengapa ?

Baca juga :  Delegasi DPD RI ke Kazakhatan Pelajari Pemindahan Ibu Kota
Baca Juga: Kebebasan Beragama di China

Soal perizinan yang belum flexible dan risk coutry yang masih tinggi. Itu sebabnya, pemerintah saat ini tengah merevisi 72 undang-undang (UU) terkait perizinan investasi demi menarik lebih banyak investor ke dalam negeri. Perubahan UU ini akan dilakukan dengan skema omnibus law. Yang jadi masalah adalah apakah itu mudah? Menurut saya engga mudah. Buktinya Omnibus law direncanakan rampung bulan oktober, ternyata tertunda januari tahun depan. Saya tidak tahu, apakah januari nanti akan tertunda lagi seperti kasus RUU KUHP.

Apa penyebabnya? Suka tidak suka, dilevel elite: birokrat, politisi, TNI sudah terpapar paham radikalisme. Apapun yang akan membuat ekonomi tumbuh dan bisa membuat Jokowi selamat dari badai krisis, pasti akan dihalangi. Gerakan radikalisme dikalangan elite tidak nampak di permukaan, tetapi kita bisa merasakan dengan selalu lambatnya setiap upaya pemerintah ingin memperbaiki Ekonomi. Tahun depan akan ada Pilkada serentak dan saya tidak yakin para elite politik punya waktu untuk memikirkan soal regulasi yang bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Proxy AS dalam Bungkusan “Khilafah”

Apalagi issue soal etnis Uighur membuat sentimen anti China di kalangan kelompok radikal di Indonesia semakin meluas. Ini akan semakin memperkecil animo Cina untuk relokasi industri ke Indonesia. Yang jelas dengan adanya ME-ASEAN, maka China tidak harus investasi di Indonesia, di Vietnam atau di Malaysia sama saja. Peluang pasar dan SDA Indonesia tetap bisa dimanfaatkan tanpa harus pusing dengan issue anti china dari kadrun. Kalau akhirnya kita runtuh, itu bukan karena orang lain tetapi karena kebodohan sendiri. Bodoh karena takut sama kadrun dan berteman dengan AS ” the emperor has no balls”

Baca juga :  Mengintip Cerita dari 402 Kilometer Jaringan Gas PGN di Cirebon

Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.